AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Bak menjilat ludah sendiri, keputusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sidrap yang menolak berkas gugatan Sengketa paslon Dollah Mando-Mahmud Yusuf melalui rapat pleno, 22 Februari 2018 lalu, kemudian kembali menerima berkas gugatan itu, dikecam sejumlah pihak.
Sejak 23 Februari kemarin, Panwas menganulir keputusannya dan kembali menerima berkas gugatan yang tadinya dianggap kadaluarsa itu.
Keputusan tersebut, akhirnya memantik aksi unjuk rasa ratusan massa dari Koalisi Masyarakat Sidrap Peduli Demokrasi.
Mereka mendatangi Kantor Panwaslu Sidrap, Sabtu (24/2/2018), untuk meminta klarifikasi panwas soal itu diterimanya gugatan sengketa tersebut.
Perwakilan massa dari berbagai elemen, termasuk pimpinan partai politik di Sidrap, secara bergantian menuding panwas tidak konsisten dan menuntut Panwaslu untuk mengklarifikasi alasan menerima kembali permohonan gugatan Paslon Dollah Mando-Mahmud Yusuf yang sebelumnya dinyatakan kadaluarsa dan ditolak.
“Kita meminta Panwaslu Sidrap agar tidak melanjutkan proses persidangan gugatan sengkata paslon yang memang telah menyalahi perundang-undangan. Jangan mau diintervensi,” jelas Samsumarlin, perwakilan dari pimpinan parpol.
Mereka juga mendesak panwaslu Sidrap untuk menganulir dan membatalkan keputusan yang telah menerima kembali gugatan tersebut.
Menyikapi hal itu, Ketua Panwaslu Sidrap, Mahardin beralasan, mereka menolak berkas gugatan Sengketa Tim berdasar Bimbingan Teknis yang terima.
“Namun, karena ada surat instruksi dari Bawaslu Provinsi kami kembali menerima berkas gugatan Sengketa,” jelasnya.
Instruksi Bawaslu Provinsi meminta Panwaslu segera bersidang dengan memperhatikan pasal 18 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2017, tentang jangka waktu penyelesaian sengketa yang dilakukan paling lama 12 hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa. (*/ajp).
