Yayasan BaKTI Talkshow Bahas Isu Kekerasan Perempuan

AJATAPPARENG.ONLINE — PAREPARE, Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang merupakan program nasional, Yayasan BaKTI melalui progam MAMPU menggelar kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk Talkshow bekerjasama dengan Pemerintah Kota Parepare, di Balai Ainun, Senin, (27/11).
Kegiatan ini menghadirkan 4 pemateri yaitu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare Andi Nurhanjayani, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Parepare, Kepala Puskesmas Madising Na Mario dr. Haslinda Kadir, M. Kes, Kepala Sekolah MAN Parepare Dra. Martina, serta Direktur YLP2EM Ibrahim Fattah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare Andi Nurhanjayani yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, terkait dengan kekerasan perempuan dan perlindungan anak, bukan saja tanggung jawab DPRD, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama.
“kami sudah mengeluarkan Perda terkait Trafficking, dan baru-baru ini kami juga membuat 1 Perda yang terus disosialisasikan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak, jelas Anggota Dewan ini yang juga salah satu Pemerhati perempuan di Kota Parepare.
Sementara, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Hj. wahyuni chalik, memaparkan kekerasan perempuan dan perlindungan anak adalah persoalan yang wajib ditangani oleh Pemerintah, sehingga dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Parepare, yang diinisiasi oleh YLP2EM, dan Pemerhati Perempuan di Kota Parepare serta kerjasama yang baik dari DPRD Parepare.
“kasus-kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Kota Parepare itu didampingi oleh para legal yang tergabung di TP2A, mereka mendampingi korban untuk konsultasi psikologis dan hukum, “papar Wahyuni chalik.
Ketua YLP2EM Ibrahim Fattah mengatakan, kegiatan ini bertujuan, selain untuk mengampanyekan kesadaran akan perlindungan kepada perempuan dan anak dari aksi eksploitasi dan kekerasan, juga tersebarnya informasi tentang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat dan pentingnya mendorong kebijakan yang pro perempuan terutama perempuan korban kekerasan,” ujarnya.