AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP, — Saat hampir seluruh warga mengeluhkan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena premi yang tidak berbanding lurus dengan pelayanan, Kabupaten Sidrap, justru menjadi daerah yanng eksis mempertahankan program kesehatan gratis melalui dana sharing 40 persen, meski kabupaten lain di Sulsel telah menghapus kesehatan gratis.
10 tahun, mulai 2008-2018, Kabupaten Sidrap menjadi contoh. Warga tidak bisa bayar premi BPJS, hanya menggunakan KTP untuk berobat melalui program Jamkesda. Alasan Bupati Sidrap, H Rusdi Masse kala itu, warga berhak mendapatkan pelayanan hak dasar. Pelayanan kesehatan merupakan
harus disediakan oleh pemerintah setempat.
#COVID-19 di Indonesia
Program kesehatan gratis (Jamkesda) telah diterapkan sejak 2008 dan dihentikan provinsi sejak 2016.
Namun, Sidrap dibawah kendali H Rusdi Masse tetap mempertahankan program ini hingga akhir periode kedua, tahun 2018. Bahkan ditutup dengan program BPJS Gratis bagi seluruh masyarakat.
Kini, di awal pemerintahan H Dollah Mando – H Mahmud Yusuf, BPJS tiba-tiba tak bisa lagi digunakan
masyarakat Sidrap. Kecewa pasti. Sebab, hampir 10 tahun terakhir warga Sidrap dimanjakan pelayanan kesehatan gratis total dari H Rusdi Masse.
Itu berarti, dengan dicabut dan dihapusnya BPJS gratis di Sidrap, maka baru pada tahun 2019 inilah
kali pertamanya warga harus membayar jika berobat di puskesmas atau di rumah sakit.
Kondisi ini, memunculkan reaksi beragam dari masyarakat Sidrap pemegang kartu BPJS. Mereka
mengaku sedih dan kecewa setelah tiba di puskesmas dan Rumah Sakit, diharuskan membayar biaya
pengobatan dan kartu BPJS dinyatakan tidak berlaku oleh petugas kesehatan.
“Baru tadi saya tahu pak. Itu setelah kakak saya berobat di Puskesmas dan disuruh bayar biaya pengobatan. Padahal, hanya untuk membuka bisul. Petugas bilang, BPJS atau KIS tidak berlaku lagi,” ujar Nanni, warga Pangkajene, Jumat (4/1/2019). (*/spa)
Berikan Komentar Anda