Menu

Mode Gelap
Safari Ramadhan, Pemdes Lombo Kunjungi Masjid di Setiap Dusun untuk Buka Bersama Lagi, Aparat Grebek Kos-Kosan yang Jadi Tempat Prostitusi Online Polisi Masih Selidiki BBM Diduga Ilegal,  Aktivis: Aparat harus Transparan Mau Maju, Calon Perseorangan Wajib Penuhi 10 Persen dari DPT Golkar Pinrang Godok Koalisi Usung Usman Marham

Kabar Utama · 9 Sep 2019 12:17 WITA ·

Warga Talawe Minta Pelaku Penyerangan Kantor Desa Ditindak


 Warga Talawe Minta Pelaku Penyerangan Kantor Desa Ditindak Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Warga Desa Persiapan Talawe, yang mengatasnamakan diri Forum Aliansi Masyarakat Peduli Talawe mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidrap.

Ada dua agenda unjukrasa oleh ratusan massa. Pertama, unjukrasa ini terkait insiden aksi penyerangan di Kantor Desa Persiapan Talawe pada tanggal 4 September 2019 yang dilakukan oleh pihak Plt Arifin yang mendatangkan massa dari luar Desa Talawe.

“Kami juga mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku penyerangan kantor desa yang notabene adalah fasilitas umum. Pelaku harus diproses secara hukum,” tegas koordinator aksi, Rinal Saputra di DPRD, Senin (9/9/2019).

Agenda kedua, meminta DPRD Sidrap memanggil dan Bupati Sidrap, H Dollah Mando untuk menjelaskan proses terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Sidrap nomor 250/III/2019 tentang pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Talawe Kecamatan Wattang Sidenreng, Sidrap tanggal 27 Maret 2019 memberhentikan Mas’ud Saad dan mengangkat Nurdin.

“Kita ketahui bersama bahwa saudara Mas’ud Saad diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa Persiapan Talawe dengan SK Bupati Sidrap nomor 225 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007, dan berlaku hingga desa tersebut definitif,” kata Rinal Saputra, koordinator aksi.

Sementara, Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Defenitif Talawe dari Pegawai Negeri Sipil, Nurdin dengan SK nomor 250/III/2019 dan Arifin dengan SK nomor 355/III/2019 tidak tepat dan terkesan politis, karena Desa Persiapan Talawe belum didefenitifkan. Bahkan belum ada perda yang yang mengatur bahwa Desa Talawe adalah Desa Defenitif.

“Atas pemberhentian tersebut Bupati Sidrap telah melanggar UU nomor 6 tahun 2014 dan PP 43 tahun 2014,” ungkapnya.

Hingga berita ini dirilis, perwakilan warga Talawe masih diterima di ruang Ketua DPRD Sidrap, dan menghadirkan Sekda Sidrap, Sudirman Bungi. (asp/ajp)

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Polisi Masih Selidiki BBM Diduga Ilegal,  Aktivis: Aparat harus Transparan

27 Maret 2024 - 21:44 WITA

Rekapitulasi KPU Rampung: Ini 8 Partai Lolos Parlemen, PPP-PSI Gagal

20 Maret 2024 - 22:44 WITA

Jadi Pemenang di Sulsel, NasDem ‘PeDe’ Usung Kader di Pilkada

4 Maret 2024 - 13:43 WITA

Rekap Kabupaten Selesai, 8 Partai Sukses Raih Kursi di DPRD Sidrap

27 Februari 2024 - 13:38 WITA

NasDem, PKB, PKS Kompak Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

23 Februari 2024 - 13:57 WITA

H Mashur dapat ‘Lampu Hijau’ Demokrat, Disiapkan Jadi Calon Bupati Sidrap

15 Januari 2024 - 15:34 WITA

Trending di Ajatappareng

Konten ini milik Ajatappareng Online. Anda tidak dapat menyalin konten ini.