Menu

Mode Gelap
Legislator Papua Barat Belajar Budidaya Porang di Sidrap Aturan Baru Netralitas ASN Permudah Bawaslu Lakukan Pengawasan Planet Surf Buka Store ke 66 di Sidrap, Tawarkan In House Brand Syaharuddin Alrif: Poros Sidrap-Soppeng akan Tuntas 2022, Total Anggaran Rp45,5 Miliar DPRD Sidrap Bantah Isu Barter Hak Interpelasi dengan Proyek

Nasional · 7 Jan 2021 11:45 WITA ·

Ini 8 Kegiatan Masyarakat yang Terkena Pembatasan Kegiatan


 Ini 8 Kegiatan Masyarakat yang Terkena Pembatasan Kegiatan Perbesar

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

AJATAPPARENG.ONLINE, JAKARTA — Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 8 kegiatan masyarakat yang terkena kebijakan pembatasan kegiatan yang akan berlangsung dari 11 hingga 25 Januari 2021.

“Pemerintah melihat ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang tentunya diharapkan penularan virus Covid-19 ini bisa dicegah ataupun dikurangi seminimal mungkin,” kata Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan pers seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/1/2021) seperti dikutip dari laman beritasatu.com.

Ia merincikan 8 kegiatan yang terkena pembatasan kegiatan masyarakat, pertama, membatasi tempat kerja dengan work from home 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat.

Kedua, kegiatan belajar-mengajar secara daring. Ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.

Keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Kemudian kegiatan makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Keenam, mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Ketujuh, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Dan kedelapan, kapasitas dan jam moda transportasi juga diatur.

Sebelumnya, Airlangga juga telah memaparkan kriteria daerah yang harus menerapkan pembatasan tersebut. Diantaranya, memiliki tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14,2 persen dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen. (ftr)

Artikel ini telah dibaca 145 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Babinsa Kodim 1420 Bantu Warga Panen Padi

19 September 2021 - 12:32 WITA

Pesta Pernikahan Langgar Prokes, Ini Kata Camat Watang Pulu

18 September 2021 - 15:49 WITA

Sekolah Tatap Muka Lancar  Meski Durasi Hanya 2-3 Jam Perhari

18 September 2021 - 13:52 WITA

Legislator Papua Barat Belajar Budidaya Porang di Sidrap

17 September 2021 - 21:00 WITA

Tim NasDem Peduli Berbagi di Desa Buae

17 September 2021 - 16:44 WITA

‘Jumat Berkah’, NasDem Barru Kunjungi Panti Asuhan Al Qasimiyah

17 September 2021 - 13:20 WITA

Trending di Fokus