AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Isu tidak adanya anggaran di kas pemerintah kabupaten Sidrap kini ‘menghantui’ banyak kalangan. Terlebih, di penghujung tahun anggaran 2018.
Adanya krisis anggaran diduga terjadi karena penyerapan anggaran tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Bahkan, banyak yang memprediksi minimnya anggaran akan berdampak pada program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2019 mendatang yang dituntut bisa segera memenuhi harapan masyarakat.
Sinyal adanya krisis anggaran di Sidrap diungkap Bupati Sidrap, H Dollah Mando saat menyerahkan draft APBD 2019 di DPRD, Kamis (22/11).
Bupati Sidrap terpilih itu, secara khusus bahkan meminta adanya komitmen dari legislatif, terutama banggar untuk selektif dan mengutamakan skala prioritas akibat kendala di pengelolaan keuangan daerah.
“Mengingat kemampuan keuangan daerah yang kurang mencukupi dibandingkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat besar, maka diperlukan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memutuskan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap prioritas, dan diverifikasi lagi menjadi kebutuhan yang sangat prioritas,” terangnya.
Ini pertanda, sejumlah program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Sidrap akan terpangkas.
Pemerintah kabupaten (Pemkab) kabarnya terpaksa melakukan pemangkasan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyiasati hal itu.
Fakta lain, dalam rancangan APBD Tahun anggaran 2019 diserahkan mengalamai penurunan sebesar 20,47 persen. Angka APBD 2019 hanya menyentuh Rp1,27 Triliun atau turun Rp328 Miliar dari tahun sebelumnya. (*)
