AJATAPPARENG.ONLINE, ENREKANG — Bupati Enrekang, Muslimin Bando melantik 216 Pejabat Struktural Eselon IV menjadi Jabatan Fungalsional pada pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan PNS bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Jumat, (31/12/2021).
Sebelumnya sekitar 400 pejabat struktural eselon IV Pemda Enrekang yang diusulkan akan tetapi baru 216 jabatan yang mendapatkan persetujuan oleh Mendagri guna penyederhanaan birokrasi tersebut
Turut Hadir Wakil Bupati Enrekang Asman serta Wakil Ketua DPRD Enrekang Ikrar Eran Batu serta Kepala BKPSDM Jumurdin.
Bupati Enrekang Muslimin Bando mengatakan transformasi jabatan pengawas dilakukan dengan memperkuat birokrasi yang minim sturktur namun kaya fungsi.
“Kita lakukan penyederhanaan birokrasi, yang tadinya proses dari 3 tingkat (Eselon II, III dan IV) kini menjadi 2 tingkat (Eselon II dan III) dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,” ucapnya.
Ia berharap, dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini pegawai dituntut agar lebih kreatif serta dinamis karena dituntut mencapai target yang ditentukan.
“Dalam waktu 2,5 tahun jika angka kreditnya tercapai dia bisa naik pangkat, ini salah satu asas manfaat dengan mengembangkan komperensi diri,” tambah MB.
Bupati Enrekang berharap melalui pelantikan tersebut menjadi penyemangat ditahun 2022 nantinya untuk mensukseskan program-program yang ada di Enrekang.
“Kita kerja maksimal mungkin, sukseskan program daerah dan berikan pelyanan terbaik pada masyarakat sehingga visi misi enrekang EMAS Maju, Aman, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan dapat kita capai,” pinta Bupati Enrekang 2 periode itu.
Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dan penyetaraan dalam jabatan ini dilaksanakan dengan dasar Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Kemudian Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi , dan Surat Mendagri No 800/8309/OTDA tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (sp)
