Menu

Mode Gelap
Legislator Papua Barat Belajar Budidaya Porang di Sidrap Aturan Baru Netralitas ASN Permudah Bawaslu Lakukan Pengawasan Planet Surf Buka Store ke 66 di Sidrap, Tawarkan In House Brand Syaharuddin Alrif: Poros Sidrap-Soppeng akan Tuntas 2022, Total Anggaran Rp45,5 Miliar DPRD Sidrap Bantah Isu Barter Hak Interpelasi dengan Proyek

Ajatappareng · 23 Mar 2021 15:11 WITA ·

Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi, Begini Jawaban Wabup


 Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi, Begini Jawaban Wabup Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Pemandangan umum fraksi-fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 dan Ranperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, ditanggapi Wakil Bupati Sidrap, H Mahmud Yusuf pada paripurna, Selasa (23/3/2021).

Mahmud Yusuf menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas saran, kritikan, rekomendasi serta persetujuan dari anggota DPRD Sidrap.

“Semua saran, kritikan dan rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dan rujukan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Mahmud.

Mahmud kemudian mengatakan, terhadap LKJP 2020 dan perubahan RPJMD terdapat hal-hal pokok yang harus dipahami bersama. Dikatakannya, penyusunan LKPJ mengacu pada format yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

“Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” urai Mahmud.

Adapun penyusunan Ranperda Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dijelaskan Mahmud, merupakan implikasi perubahan regulasi di tingkat pusat seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berbagai regulasi lainnya.

Selanjutnya, Mahmud menyampaikan tanggapan atas aspirasi dan harapan semua fraksi, salah satunya tentang perbaikan data kemiskinan.

Menurutnya, Pemkab Sidrap pada tahun 2020 telah berkomitmen membenahi data kemiskinan melalui verifikasi dan update data warga miskin setiap enam bulan sekali.

“Pemerintah kabupaten akan melakukan penguatan kelembagaan dan integrasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah,” sebutnya.

Mahmud juga menyampaikan, terhadap pertanyaan, saran dan harapan fraksi-fraksi DPRD yang bersifat teknis operasional akan disesuaikan dan ditindaklanjuti serta akan disampaikan pada rapat pembahasan sesuai jadwal yang disepakati. (asp)

Artikel ini telah dibaca 247 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Babinsa Kodim 1420 Bantu Warga Panen Padi

19 September 2021 - 12:32 WITA

Pesta Pernikahan Langgar Prokes, Ini Kata Camat Watang Pulu

18 September 2021 - 15:49 WITA

Sekolah Tatap Muka Lancar  Meski Durasi Hanya 2-3 Jam Perhari

18 September 2021 - 13:52 WITA

Legislator Papua Barat Belajar Budidaya Porang di Sidrap

17 September 2021 - 21:00 WITA

Tim NasDem Peduli Berbagi di Desa Buae

17 September 2021 - 16:44 WITA

‘Jumat Berkah’, NasDem Barru Kunjungi Panti Asuhan Al Qasimiyah

17 September 2021 - 13:20 WITA

Trending di Fokus