Menu

Mode Gelap
Legislator Papua Barat Belajar Budidaya Porang di Sidrap Aturan Baru Netralitas ASN Permudah Bawaslu Lakukan Pengawasan Planet Surf Buka Store ke 66 di Sidrap, Tawarkan In House Brand Syaharuddin Alrif: Poros Sidrap-Soppeng akan Tuntas 2022, Total Anggaran Rp45,5 Miliar DPRD Sidrap Bantah Isu Barter Hak Interpelasi dengan Proyek

Ajatappareng · 8 Mar 2021 16:31 WITA ·

Warga Bendoro kembali ‘Goyang’ Status Lahan HGU Milik PT Semesta Margareksa


 Warga Bendoro kembali ‘Goyang’ Status Lahan HGU Milik PT Semesta Margareksa Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Polemik status lahan HGU milik PT Semesta Margareksa di Sidrap kembali ‘bergoyang’. Warga Bendoro, Kelurahan Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, kembali mempertanyakan status lahan tersebut.

Hal ini terungkap, saat puluhan warga mendatangi gedung DPRD Sidrap, untuk kembali mempertanyakan status lahan yang terus diperebutkan antara warga dan PT Semesta Margareksa. Warga Bendoro, didampingi DPW Perempuan Lira Sulawesi Selatan, Senin (8/3/2021).

Mereka mempertanyakan perihal transparansi dari pemerintah terkait bukti Asli dari beberapa surat permohonan Direktur PT Semesta Margareksa, SK Bupati Asli tentang pemberian Izin Lokasi pembangunan areal Penanaman Tebu, SK BPN Asli Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Ketua DPW Perempuan LIRA, Andi Marianti mengatakan, kedatangannya bersama warga Bendoro, untuk mempertanyakan poin-poin penting guna menemukan titik atas permasalahan tersebut.

Andi Marianti mengklaim, ada lahan milik sejumlah warga di Bendoro yang sudah diintervensi atau ‘dimasuki’ oleh beberapa pihak seperti PT Semesta Margareksa, Pihak Kepolisian dan BPN Sidrap karena menganggap tanah milik warga itu adalah HGU PT Semesta Margareksa.

“Bahkan sebagian warga terlapor karena diduga melakukan penyerobotan di Tanah HGU PT Semesta Margareksa melakukan aktivitas bercocok tanam,” kata Andi Marianti.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Komisi I, Samsumarlin mengatakan, jika memang kondisinya demikian, maka aspirasi yang dibawa warga Bendoro ini, murni kasus perdata, dimana masyarakat bisa menggugat PT Semesta Margareksa jika memang mendapat sertifikat Asli HGU.

“Kami dari pihak anggota DPRD Komisi I hanya bisa memfasilitasi bagaimana kedepan agar aset pemanfaatan lebih besar nantinya,” katanya

Terkait persoalan antara warga dan PT Semesta Margareksa, Samsumarlin mengaku masih akan membahasnya lebih detail, baru kemudian melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk membicarakan hal tersebut. (asp/ajp)

Artikel ini telah dibaca 782 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Babinsa Kodim 1420 Bantu Warga Panen Padi

19 September 2021 - 12:32 WITA

Pesta Pernikahan Langgar Prokes, Ini Kata Camat Watang Pulu

18 September 2021 - 15:49 WITA

Sekolah Tatap Muka Lancar  Meski Durasi Hanya 2-3 Jam Perhari

18 September 2021 - 13:52 WITA

Legislator Papua Barat Belajar Budidaya Porang di Sidrap

17 September 2021 - 21:00 WITA

Tim NasDem Peduli Berbagi di Desa Buae

17 September 2021 - 16:44 WITA

‘Jumat Berkah’, NasDem Barru Kunjungi Panti Asuhan Al Qasimiyah

17 September 2021 - 13:20 WITA

Trending di Fokus