Terhubung dengan kami

Politik

Gawat, Penerima PKH Diintervensi Pilih Caleg Tertentu

Diterbitkan

Tanggal

AJATAPPARENG.ONLINE, ENREKANG – Kejadian intimidasi warga menjelang Pemilu 2019 yang sisa sebulan lagi, bukan hanya terjadi di daerah lainnya di Jawa, hal inipun terjadi salah satu desa di Kabupaten Enrekang, Selasa, (18/3/2019).

Salah satu warga yang bernama ibu Fitri mengaku  diintervensi oleh Aparat Desa yakni Kasi Pemerintahan Desa Mandalan, Kecamatan Curio hanya karena beda pilihan calon legislatif.

Menurut Ibu Fitri, seperti dilansir dibeberapa Media Online beberapa hari lalu, ia didatangi Nursalim, Selaku Aparat Desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan di Desa Mandalan, dan mengatakan kenapa dirinya memilih caleg yang berbeda dengan instruksi pemerintah.

“Kenapa caleg itu yang kau pilih…? padahal ibu selaku penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)….? harusnya mengikut pada pilihan pemerintah Desa,” tutur Ibu Fitri, menirukan kata-kata Nursalim.

Ibu Fitri menjawab, bahwa Apapun pilihannya, itu adalah hak dirinya.

“Saya sangat menyayangkan kenapa sampai bapak Nursalim selaku Aparat Desa Mandalan bicara seperti itu, kemudian sampai melakukan pengklaiman atas pilihan sesuai dengan hati Nurani saya,” tegas  Ibu Fitri.

Setelah dikonfirmasi, Kepala Desa Mandalan, Syamsuddin, membantah dirinya mengarahkan kepada Perangkat Desa dan mengintervensi warga memilih caleg tertentu,” kilahnya.

Pada sisi lain, Aktivis Mahasiswa Massenrempulu, Musawwing yang juga Ketua Umum HPMM Cabang Curio periode 2018-2019, sangat menyayangkan prilaku pak Nursalim yang melakukan penekanan pada warganya.

Padahal, Warga negara berhak untuk menentukan pilihannya dan ini sangat jelas mengacu pada Undang – undang No. 39 tahun 1999 pasal 23 ayat ” Bahwa Setiap orang bebas untuk memilih sesuai dengan Hak Politiknya”.

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-undang Tahun 2016 pasal 182 A, ” Bahwa Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih bisa di pidana penjara paling sedikit 24 bulan dan paling banyak 72 Bulan atau 6 tahun.

Musawwing meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti kasus tersebut untuk mencegah Konflik yang lebih jauh lagi, dalam memberikan kebebasan rakyat dalam menentukan pilihannya dalam perhelatan politik Pemilu 2019 yang Jujur, bebas, adil dan rahasia,” tutup Musawwing. (Asr/ Ajp)

Klik untuk memberi komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler