AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Inspektorat Kabupaten Sidrap memastikan akan menelusuri keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diduga merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah desa.
Dugaan pelanggaran ini mencuat karena berpotensi bertentangan dengan aturan disiplin ASN sekaligus membuka celah penerimaan gaji ganda.
Kepala Inspektorat Sidrap, Mustari Kadir, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap ASN dan PPPK yang masih aktif menduduki jabatan di struktur pemerintahan desa.
“Ya, soal ASN yang rangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD di desa-desa akan ditelusuri,” ujar Mustari Kadir saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menyampaikan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan aparatur negara terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Seperti diketahui, hingga saat ini masih terdapat beberapa desa di Kabupaten Sidrap yang diduga menempatkan ASN sebagai anggota BPD.
Kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, yang secara tegas melarang ASN memiliki jabatan rangkap dan mewajibkan memilih salah satu jabatan.
Larangan tersebut juga ditegaskan dalam surat edaran resmi Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar tertanggal 20 Maret 2023 dengan nomor 140/B-KP.13.05/SD/KR.IV/2023.
Surat edaran itu menegaskan bahwa PPPK yang mencalonkan diri atau menjabat sebagai Kepala Desa, anggota BPD, maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), wajib mengundurkan diri atau dianggap mengakhiri perjanjian kerja jika tetap melanjutkan jabatan tersebut.
Selain melanggar aturan disiplin ASN, rangkap jabatan ini juga menimbulkan sorotan terkait potensi penerimaan gaji ganda.
ASN atau PPPK yang merangkap jabatan dikhawatirkan menerima penghasilan dari dua sumber anggaran negara, baik APBD maupun APBN, untuk dua fungsi jabatan yang berbeda.
Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Penelusuran yang dilakukan Inspektorat Sidrap diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi langkah tegas pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin aparatur.
Masyarakat pun menanti tindak lanjut konkret agar pemerintahan desa di Sidrap berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. (sp)
