AJATAPPARENG.ONLINE, MAKASSAR — Pertemuan antara warga dan perwakilan legislatif digelar di Kantor DPRD Kota Makassar guna membahas dugaan persoalan limbah hotel yang dikeluhkan masyarakat. Aspirasi tersebut diterima langsung oleh jajaran DPRD bersama unsur Sekretariat.
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Makassar, Andi Salman Baso, hadir mendampingi Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A. Misbah, dalam agenda penerimaan aspirasi tersebut. Kehadiran keduanya menjadi bentuk respons atas laporan yang disampaikan warga.
Dalam forum itu, masyarakat mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak limbah hotel yang diduga memengaruhi kondisi lingkungan sekitar. Warga menilai persoalan ini perlu segera mendapat perhatian agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Sejumlah perwakilan warga menyampaikan bahwa kondisi lingkungan mengalami perubahan yang diduga berkaitan dengan pengelolaan limbah. Mereka berharap ada langkah konkret untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muchlis A. Misbah menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diproses melalui mekanisme resmi di DPRD. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aduan warga secara proporsional dan sesuai kewenangan lembaga.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai penting dalam menyelesaikan persoalan ini.
Lebih lanjut, Muchlis menyampaikan pihaknya akan berkomunikasi dengan instansi teknis terkait guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas duduk persoalan sekaligus menentukan tindak lanjut yang tepat.
Sementara itu, Andi Salman Baso menegaskan bahwa Sekretariat DPRD berkomitmen memfasilitasi setiap penyampaian aspirasi masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, ruang partisipasi publik harus dijaga agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun masukan secara terbuka. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dapat dibahas melalui jalur yang sesuai.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan harapan agar proses pengawasan dan penanganan dugaan limbah hotel dapat berjalan objektif serta mengedepankan kepentingan lingkungan dan masyarakat. DPRD pun memastikan aspirasi warga menjadi perhatian dalam agenda kerja selanjutnya. (adv)
