Menu

Mode Gelap
Andi Sapada Dilantik jadi Penjabat Sekda Enrekang Libatkan Mahasiswa, ITKeS Muhammadiyah Sidrap Gelar Pelatihan Bersama Mitra UD Mas-Mar Pemkab Barru Gelar Musyawarah Pertanian MT 2023 – 2024 Berlangsung Sepekan, ‘BERBASKET FEST 2023’ Digelar di Barru Polri Naikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi ke-13 Pati

Kabar Utama · 24 Feb 2018 13:58 WITA ·

Anulir Keputusan Sendiri, Panwas Sidrap Didemo


 Anulir Keputusan Sendiri, Panwas Sidrap Didemo Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Bak menjilat ludah sendiri, keputusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sidrap yang menolak berkas gugatan Sengketa paslon Dollah Mando-Mahmud Yusuf melalui rapat pleno, 22 Februari 2018 lalu, kemudian kembali menerima berkas gugatan itu, dikecam sejumlah pihak.

Sejak 23 Februari kemarin, Panwas menganulir keputusannya dan kembali menerima berkas gugatan yang tadinya dianggap kadaluarsa itu.

Keputusan tersebut, akhirnya memantik aksi unjuk rasa ratusan massa dari Koalisi Masyarakat Sidrap Peduli Demokrasi.

Mereka mendatangi Kantor Panwaslu Sidrap, Sabtu (24/2/2018), untuk meminta klarifikasi panwas soal itu diterimanya gugatan sengketa tersebut.

Perwakilan massa dari berbagai elemen, termasuk pimpinan partai politik di Sidrap, secara bergantian menuding panwas tidak konsisten dan menuntut Panwaslu untuk mengklarifikasi alasan menerima kembali permohonan gugatan Paslon Dollah Mando-Mahmud Yusuf yang sebelumnya dinyatakan kadaluarsa dan ditolak.

“Kita meminta Panwaslu Sidrap agar tidak melanjutkan proses persidangan gugatan sengkata paslon yang memang telah menyalahi perundang-undangan. Jangan mau diintervensi,” jelas Samsumarlin, perwakilan dari pimpinan parpol.

Mereka juga mendesak panwaslu Sidrap untuk menganulir dan membatalkan keputusan yang telah menerima kembali gugatan tersebut.

Menyikapi hal itu, Ketua Panwaslu Sidrap, Mahardin beralasan, mereka menolak berkas gugatan Sengketa Tim berdasar Bimbingan Teknis yang terima.

“Namun, karena ada surat instruksi dari Bawaslu Provinsi kami kembali menerima berkas gugatan Sengketa,” jelasnya.

Instruksi Bawaslu Provinsi meminta Panwaslu segera bersidang dengan memperhatikan pasal 18 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2017, tentang jangka waktu penyelesaian sengketa yang dilakukan paling lama 12 hari terhitung sejak diterimanya permohonan sengketa. (*/ajp).

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Polri Naikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi ke-13 Pati

18 November 2023 - 14:29 WITA

Reses di Pangkajene, Syaharuddin Alrif Sapa Ribuan Warga

17 November 2023 - 01:14 WITA

Akbar Ali Jabat Wali Kota Parepare, Begini Reaksi  Teman “Alumni 93” SMA Neg 467 Pangsid

31 Oktober 2023 - 09:41 WITA

Siap-siap, Pemkab Sidrap Kembali akan Rotasi Pejabat

27 Oktober 2023 - 22:06 WITA

Tim RMS Berbagi Kunjungi Korban Kebakaran Jl Banteng, Pangkajene

20 Oktober 2023 - 11:39 WITA

Jembatan Pelangi Lagading, Destinasi yang Menawarkan Keindahan

4 Oktober 2023 - 20:32 WITA

Trending di Ajatappareng

Konten ini milik Ajatappareng Online. Anda tidak dapat menyalin konten ini.