AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP – Aktivitas tambang galian C di sejumlah wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), tetap berjalan, meski mendapat sorotan tajam dari elemen masyarakat.
Pasalnya, sejumlah bukit dan pegunungan sudah mengalami kerusakan parah dan dikeruk habis oleh aktivitas dan eksploitasi penambangan yang dinilai tidak memperhatikan dampak lingkungan.
Selain itu, aktivitas angkutan truk tambang yang melewati jalan umum memperparah kondisi infrastruktur. Jalan yang sebelumnya dibangun dengan dana pemerintah untuk kepentingan warga kini rusak berat dan tak kunjung diperbaiki.
Aktivis Forum Peduli Masyarakat (FPM) Sidrap, Ahlan, meminta pihak Terkait dan aparat penegak hukum (APH) segera bertindak tegas terhadap tambang-tambang yang merusak lingkungan, terlebih yang diduga tidak mengantongi izin resmi.
“Kami mendesak agar kegiatan tambang ini dihentikan. Jika ditemukan tak mengantongi izin resmi. Kalau dibiarkan, dampaknya akan semakin parah, tidak hanya kerusakan alam tapi juga mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Ahlan.
Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak akibat truk pengangkut material tambang. “Sudah rusak parah, tapi tidak ada perhatian atau perbaikan dari pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Penambangan tanpa izin jelas melanggar hukum. Dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.
Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan denda. Sanksi tambahan pun mewajibkan pelaku untuk melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang.
Dampak lain dari penambangan liar ini adalah bencana banjir dan kerusakan alam yang merugikan warga di sekitar lokasi tambang.
Dari pantauan media ini pada Rabu, 30 Juli 2025, aktivitas tambang masih berlangsung di sejumlah titik di Watang Pulu, Panca Lautang, dan Dua Pitue serta Pitu Riase.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan APH segera mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan lingkungan serta menjaga infrastruktur dan keselamatan warga Sidrap dari kerusakan lebih lanjut. (sp)
