AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Paripurna bersama pihak eksekutif guna menindaklanjuti tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (26/6/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, dan dihadiri Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah. Turut hadir pula Kasdim 1420 Mayor Inf Wahyudi, Kasat Intelkam Polres Sidrap Iptu Andi Aswan, para asisten, kepala badan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Paripurna diawali dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga ranperda, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Pandangan umum fraksi disampaikan oleh Hj. Kartini Bekka dari Fraksi Nasdem, Hj. Jumiati dari Fraksi Gerindra, Muhammad Basri dari Fraksi PKS, Andi Sugiarno Bahri dari Fraksi Golkar, Pathuddin dari Fraksi PPP, dan Sudarmin Baba dari Fraksi Demokrat. Secara keseluruhan, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap ketiga ranperda, sambil memberikan berbagai masukan konstruktif.
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, yang membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi-fraksi, menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan dukungan yang disampaikan DPRD. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas saran, kritikan, rekomendasi, serta persetujuan dari anggota DPRD terhadap tiga ranperda prakarsa pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nurkanaah memaparkan beberapa poin penting yang menjadi respons pemerintah terhadap isu-isu yang diangkat oleh fraksi-fraksi. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyinkronkan perencanaan dan realisasi anggaran secara berkesinambungan. RPJMD 2025–2029 akan disusun dengan pendekatan terintegrasi berbasis data lokal, evaluasi berkala, dan pelibatan para pemangku kepentingan.
Terkait potensi wisata dan ekonomi lokal, pemerintah menyatakan siap mengoptimalkannya melalui strategi pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi dan penguatan sektor agroindustri. Dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian daerah, langkah-langkah seperti digitalisasi, pembaruan database pajak dan retribusi, pemberian insentif, serta penguatan regulasi dan SDM pengelola akan terus didorong.
Menanggapi isu layanan kesehatan dan penanganan infrastruktur pascabencana, pemerintah menyatakan komitmennya terhadap program BPJS gratis. Per Mei 2025, tingkat kepesertaan BPJS di Sidrap telah mencapai 81,53 persen. Pemerintah juga terus memperhatikan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana, termasuk pembangunan jembatan yang baru-baru ini diresmikan.
Wabup Nurkanaah menambahkan bahwa berbagai pertanyaan dan saran teknis dari fraksi-fraksi diharapkan dapat dibahas lebih lanjut dalam forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta panitia khusus dengan OPD terkait. (asp)
