Menu

Mode Gelap
Program ‘BRI Life’ Diduga Rugikan Nasabah, Pinca BRI Pinrang Pilih Bungkam Satgas Evaluasi Program MBG yang Sedang Berjalan Bawaslu Sidrap Awasi Coklit Terbatas, Pastikan Data Pemilih Meninggal tak Masuk DPT Jelang Rakernas I Partai NasDem di Makassar, 3.000 Kamar Hotel Ludes Bupati Sidrap dan Barito Renewables Siapkan Kerjasama PLTB Tahap II

Fokus · 28 Feb 2025 09:55 WITA ·

Dugaan Pungli PPPK Guru di Sidrap, Warga Desak Pemerintah dan DPRD Usut Tuntas


 Dugaan Pungli PPPK Guru di Sidrap, Warga Desak Pemerintah dan DPRD Usut Tuntas Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP – Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok “ucapan terima kasih” mencuat di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Gelombang III Tahun 2024 di Kabupaten Sidrap.

Isu ini kian memanas setelah kabar beredar bahwa para PPPK diduga diminta membayar Rp500 ribu per orang, dengan dalih rekreasi ke Taman Wisata Puncak Bila, Kecamatan Pitu Riase, Sidrap.

Tak main-main, total dana yang terkumpul disebut mencapai Rp200 juta dari sekitar 400 guru PPPK yang membayar. Hal ini memicu gelombang reaksi dari masyarakat, yang menuntut agar dugaan pungli ini diusut tuntas oleh pemerintah dan DPRD Sidrap.

Aktivis Sidrap, Ahlan, melalui salah satu grup media sosial pada Kamis malam, 27 Februari 2025, menegaskan pentingnya penyelidikan agar tidak terjadi fitnah.

“Waduh. Usut tuntas, biar tidak menjadi fitnah,” tulisnya.

Mantan Kadis Kominfo Sidrap, Ir. H. Kandacong, juga menanggapi dengan nada sinis, menyebut bahwa modus seperti ini sudah bukan hal baru.

“Tennia gare (bukan) pungli, tapi tanda terima kasih. Itu lagu lama. Dan biasanya semuanya lepas tanggung jawab. Usut, usut, dan usut sampai tuntas,” tegasnya.

Komentar serupa datang dari Romy, yang menyayangkan nasib PPPK yang baru menerima SK pengangkatan tetapi langsung dibebani pungutan.

“Kasian PPPK-nya. Baru diangkat dapat SK, langsung dipungli,” ujarnya. Ia menekankan bahwa jika benar ada unsur pungli, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPRD.

Sementara itu, Herman, koordinator kabupaten PPPK Guru Gelombang III Sidrap, akhirnya angkat bicara. Ia mengakui bahwa dana memang dikumpulkan melalui koordinator wilayah di tiap kecamatan, namun ia membantah adanya pungutan wajib.

Menurutnya, uang tersebut digunakan untuk rekreasi, bantuan sosial bagi rekan yang meninggal dunia, bantuan bencana alam di Pitu Riase, serta penerimaan SK di aula SKPD.

Koordinator wilayah Tellu Limpoe, Asriani Arsyad, juga membantah keterlibatan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidrap.

“Dana yang kita kumpulkan itu tidak ada masuk ke pejabat Dinas Pendidikan. Dananya kami gunakan sendiri,” tegasnya.

Namun, isu ini tetap menjadi perbincangan panas. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan murni untuk kepentingan bersama, atau ada praktik pungli terselubung?

Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah dan DPRD Sidrap untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. (asp)

 

Artikel ini telah dibaca 186 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Semangat Kearifan Lokal Warnai Kehadiran Nasdem Sidrap di Rakernas

9 Agustus 2025 - 10:41 WITA

Pemkab Sidrap dan BNI Perkuat Kerja Sama Layanan Keuangan

8 Agustus 2025 - 14:39 WITA

Program ‘BRI Life’ Diduga Rugikan Nasabah, Pinca BRI Pinrang Pilih Bungkam

7 Agustus 2025 - 14:39 WITA

Satgas Evaluasi Program MBG yang Sedang Berjalan

7 Agustus 2025 - 14:16 WITA

Baznas Sidrap Gelar Aksi Sosial, 100 Anak Disunnat Gratis

7 Agustus 2025 - 12:27 WITA

Bawaslu Sidrap Awasi Coklit Terbatas, Pastikan Data Pemilih Meninggal tak Masuk DPT

7 Agustus 2025 - 12:23 WITA

Trending di Eksklusif