AJATAPPARENG.ONLINE, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, menyoroti temuan sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Sulsel yang dinilai tidak memenuhi standar operasional dan higienitas.
Salah satu yang menjadi perhatian serius Wagub Fatma adalah dapur MBG yang berlokasi di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.
“Kita tidak mau dapur seperti itu. Jangan sampai beroperasi di garasi rumah, pakai spandek, panas, dan tidak layak. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegas Fatmawati usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel di Makassar.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulsel, Rahman Pina, itu membahas Pemandangan Umum sembilan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Dari total 85 anggota DPRD Sulsel, hanya 45 orang yang tercatat hadir, dan tiga orang izin.
Dalam kesempatan terpisah, Wagub Fatma menunjukkan sejumlah foto dan video kondisi dapur MBG yang dianggap tidak layak dan belum mengantongi izin resmi.
“Dapur itu tidak punya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tidak punya izin dari Dinas Kesehatan, dan belum melapor. Kok bisa beroperasi? Ini tidak benar,” ungkapnya dengan nada kesal.
Fatmawati meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menutup dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi standar dan belum berizin.
“Saya sudah minta ke BGN, dapur yang tidak berstandar tolong ditutup. Kita tidak mau ada kejadian luar biasa, terutama keracunan anak-anak sekolah,” ujarnya.
Istri Anggota DPR RI Rusdi Masse itu juga mengaku telah melaporkan temuan ini ke Komisi IX DPR RI.
“Saya sudah protes ke Komisi IX, karena ada dapur yang diloloskan tanpa izin dan tanpa IPAL. Seharusnya dapur MBG punya sertifikat higienis dan IPAL yang dicek kelayakannya,” tegasnya lagi.
Fatma bahkan mengungkap kejanggalan dalam proses perizinan dapur MBG. “Menurut teman-teman, ada dapur yang hanya kurang satu pisau saja sudah tidak dikasih izin. Tapi ini jelas-jelas tidak punya IPAL malah bisa beroperasi. Ada apa?” sindirnya.
Lebih lanjut, Fatma meminta pemerintah kabupaten/kota di Sulsel segera membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan dan pengecekan langsung di lapangan.
“Semua kepala daerah harus bentuk tim terpadu. Kita mau program Makan Bergizi Gratis berjalan baik, aman, dan menyehatkan anak-anak kita,” tandasnya.
Menurut Fatma, temuan ini bermula dari laporan adanya siswa yang mengalami sakit perut usai menyantap makanan MBG di sekolah.
“Awalnya ada laporan anak sekolah sakit perut setelah makan siang MBG. Belum bisa dipastikan karena makanan itu, tapi Dinas Kesehatan sudah turun memeriksa,” pungkasnya. (*)
