AJATAPPARENG.ONLINE, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat penanganan sanitasi sebagai isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyampaikan bahwa penanganan sanitasi secara komprehensif membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dan kerja sama yang lebih efektif di seluruh tingkatan pemerintahan.
Penegasan ini disampaikan Wali Kota Tasming Hamid saat menerima audiensi Tim Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PUPR Sulawesi Selatan bersama Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Parepare. Audiensi ini berlangsung di ruang rapat utama Kantor Wali Kota pada hari Selasa (12/8/2025) dan merupakan bagian dari tahapan Coaching Clinic II Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
“Masalah sanitasi menjadi atensi serius Pemerintah Kota. Camat dan Lurah harus lebih masif mengedukasi masyarakat, dan sarana prasarana juga harus ditingkatkan,” tegas Wali Kota Tasming Hamid.
Beliau juga menekankan pentingnya gerakan yang tepat, efektif, dan efisien dalam penanganan sanitasi, mengingat dampak positifnya yang luas terhadap kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan warga kota secara keseluruhan.
Sementara itu, Andi Rista Tanrasula, Fasilitator PPSP Provinsi Sulawesi Selatan, mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Kota Parepare yang telah menyusun dokumen sektoral sanitasi untuk periode lima tahun ke depan sejak tahun 2024. Dokumen ini, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam mengimplementasikan SSK secara terarah dan terukur.
“PPSP mendampingi Pemkot dalam mengoptimalkan dokumen SSK. Ada paket kebijakan Wali Kota untuk strategi jangka pendek, dan Pokja PKP menyusun skenario kegiatan yang paling efektif dan efisien,” jelas Andi Rista.
Ia menambahkan, Kota Parepare memiliki peluang besar untuk menjadi model penanganan sanitasi daerah yang terintegrasi di Sulawesi Selatan, asalkan seluruh pemangku kepentingan, dari Pemerintah Kota hingga masyarakat, bergerak dalam satu visi dan aksi nyata.
