Menu

Mode Gelap
NasDem, PKB, PKS Kompak Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu Pj Bupati Enrekang Ikut Dampingi Kunker Presiden Jokowi BEM Unismuh Sidrap Deklarasi Pemilu Damai Sebelum Dilantik, 294 KPPS di Batulappa Diajak Tanam Pohon Pemerintah Siapkan Pasar Sentral Enrekang jadi Pasar Harian

Politik · 23 Apr 2018 10:35 WITA ·

Politisi Partai Demokrat Sidrap, Resmi Terlapor di Panwas


 Politisi Partai Demokrat Sidrap, Resmi Terlapor di Panwas Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Salah satu anggota DPDR Sidrap dari Fraksi Demokrat, Sudarmin Baba resmi terlapor di Panitia Pengawas Pemilu Sidrap.

Hal tersebut dibenarkan oleh staf Penerimaan Laporan Panwas Sidrap, Iman Ismail, beliau ini dilaporkan oleh salah seorang Aktivis Masyarakat Peduli Pemilu Bermartabat, Rusli Kaseng dengan nomor registrasi perkara;006/LP/PB/Kab.Sidenreng Rappang/27.15/IV/2018.

Isi laporannya yaitu dugaan pelanggaran materi kampanye dan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diteruskan prosesnya di Sentra Gakkumdu.

Aktivis Masyarakat Peduli Demokrasi Bermartabat, Rusli Kaseng saat ditemui di warkop Andju Sweetness membenarkan hal tersebut, Minggu (22/4/2018)

“Selaku pelapor dan saksi saksi sudah dimintai klarifikasi oleh Sentra Gakkumdu, tinggal yang bersangkutan sebagai terlapor akan dimintai klarifikasinya,” Mantan Sekertaris KNPI Sidrap

Rusli menambahkan bahwa kami melaporkan saudara Sudarmin Baba karena dalam kampanye Paslon nomor urut 2, Desa Wanio Kecamatan Panca lautang beberapa waktu lalu.

Beliau sebagai tim kampanye telah melanggar Undang-undang No 1 tahun 2015 Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e.

Dalam video tersebut yang bersangkutan menghasut masyarakat dengan meminta masyarakat mencatat nama nama Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Honorer dan masyarakat penerima Raskin yang tidak memiliki Paslon DoaMu.

Jika dia terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati maka PNS akan dimutasi ke desa paling terpencil, Bagi Honorer tidak diangkat menjadi PNS dan bagi masyarakat yang tidak memilih Paslon DoaMu tidak akan diberikan bantuan Raskin.

Sebagai anggota dewan yang terhormat tak sepantasnya mengeluarkan kata-kata seperti itu karena ini dapat mencederai proses demokrasi lokal yang bermartabat,

“Jangan karena memaksakan pilihan, masyarakat menjadi korban,” tegas Rusli (asp/ajp)

Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

RMS Berpeluang Berada Diposisi Teratas di Pileg DPR RI

13 Februari 2024 - 16:09 WITA

Didukung Jaringan Luas, YR Optimis Capai Suara Maksimal di Pileg 2024

7 Januari 2024 - 19:31 WITA

Tokoh Pemuda Pinrang Minta jangan Mudah Terprovokasi Berita Hoax

9 Oktober 2023 - 20:30 WITA

PPK Batulappa Hadirkan Dukcapil Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

31 Agustus 2023 - 20:52 WITA

KPU Sidrap Umumkan DCS DPRD Pemilu Tahun 2024, Berikut Daftarnya…

23 Agustus 2023 - 14:52 WITA

Bacaleg Milenial NasDem : Tak Ada Salahnya Beri Kesempatan Anak Muda

23 Juni 2023 - 09:51 WITA

Trending di Politik

Konten ini milik Ajatappareng Online. Anda tidak dapat menyalin konten ini.