Menu

Mode Gelap
Pemkab – USAID Gelar Bimtek Online Soal Stunting Pimpinan OPD se-Kabupaten Barru Sepakat Tingkatkan Kinerja 2023 BKTM Polsek Maritengngae Turun Bantu Warga di Pangkajene dan Majjelling Hati-hati’ki, Aksi Pencurian Alsintan Lagi Marak di Sidrap Bupati Barru Resmikan Masjid Zam Zam Al Ikhlas Pujananting

Nasional · 23 Feb 2018 12:31 WITA ·

Sri Mulyani dan Susi Gagalkan Penyelundupan 71.982 Bayi Lobster


 Sri Mulyani dan Susi Gagalkan Penyelundupan 71.982 Bayi Lobster Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, JAKARTA — Kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 71.982 ekor benih lobster yang dimasukkan ke dalam koper.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dijadwalkan akan memberikan keterangan terkait penggagalan penyelundupan benih lobster yang rencananya bakal diekspor itu.

Dari agenda yang diterima, acara akan berlangsung di aula gedung B KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Dua srikandi kabinet kerja itu dijadwalkan memberikan keterangan pada pukul 10.00 WIB.

Turut hadir pula Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Kepala KPU Bea Cukai Soekarno Hatta Erwin Situmorang, Kepala (BKIPM) (BKIPM), dan Bareskrim, ini dilansirkan detikfinance, Jumat (23/2/2018).

Sebagai informasi, bayi lobster termasuk dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portinus Pelagicus spp) dari wilayan Republik Indonesia.

Para pelaku terancam hukuman sesuai pasal 102A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang kepabeanan, bahwa setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar. (*/ajp)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Inilah 8 Daerah TERKAYA di Sulawesi Selatan

9 Januari 2023 - 16:06 WITA

Sulsel Raih Penghargaan Nasional Pemutakhiran Pendataan Nasional 2022

21 Desember 2022 - 18:39 WITA

Ini Daftar Pemenang Desa Wisata Terbaik ADWI 2022

2 November 2022 - 13:31 WITA

Harga Pertalite, Solar & Pertamax Resmi Naik!

3 September 2022 - 17:38 WITA

Genjot Produksi Pertanian di 19 Provinsi, Petrokimia Gresik Gelar One Day Promotion

9 Agustus 2022 - 21:47 WITA

Kementan RI Mulai Buka Kerjasama Ekspor Porang ke China

3 Juli 2022 - 21:35 WITA

Trending di Bisnis