Menu

Mode Gelap
Kontrak PPPK Terancam tak Diperpanjang Sejumlah Pemda, DPR RI Prihatin ASN ‘Kerja dari Rumah’ tiap Jumat, Berlaku mulai 1 April Sekretaris DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba Ikuti PKN II LAN RI untuk Perkuat Kepemimpinan Birokrasi THR Tak Dibayar Penuh, Menaker Sidak Perusahaan di Semarang Menaker Sebut Industri Kreatif Bisa Jadi Laboratorium Program Magang Nasional

Eksklusif · 7 Nov 2024 15:17 WITA ·

Hadapi Pilkada, Bawaslu Sulsel Fokus Tangkal Isu SARA dan Ujaran Kebencian di Sosmed


 Hadapi Pilkada, Bawaslu Sulsel Fokus Tangkal Isu SARA dan Ujaran Kebencian di Sosmed Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan melalui Koordinator Divisi (Kordiv) Humas, Data, dan Informasi Alamsyah, menegaskan komitmen Bawaslu untuk memperketat pengawasan siber dalam menghadapi potensi isu hoax, ujaran kebencian, dan politisasi SARA selama Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Alamsyah dalam dialog publik tematik yang digelar di Aula Kantor Bawaslu Sidrap, Jalan Pendidikan, Kecamatan Maritenggae, Kamis (7/11/2024).

Alamsyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 25 laporan terkait persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulsel, yang mayoritas bersumber dari media sosial.

Meski hingga saat ini belum ada laporan terkait politik uang, netralitas ASN menjadi perhatian utama.

“Sebanyak 25 laporan ini sebagian besar berasal pelaporannya bersumber dari media sosial,” kata Alamsyah.

Selain itu, Bawaslu juga memantau aktivitas akun-akun media sosial yang digunakan pasangan calon (paslon) untuk kampanye.

Bawaslu memberikan perhatian khusus terhadap akun-akun pribadi dan kelompok yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena rentan menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi memicu konflik.

Pengawasan siber yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada kali ini adalah yang pertama, dengan fokus utama menangkal hoax, ujaran kebencian, dan politisasi SARA.

Alamsyah menjelaskan bahwa langkah pengawasan ini melibatkan alur pemantauan ketat, terutama terhadap akun-akun palsu atau anonim yang sulit terdeteksi.

“Kami berharap pengawasan siber ini bisa efektif dalam menangkal isu-isu negatif selama Pilkada berlangsung,” ujar Alamsyah.

Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam, dan Koordinator Divisi PPPS Bawaslu Sidrap, Andi Saiful, juga menekankan pentingnya pengawasan siber.

Menurut Saiful, Pilkada dan pengawasan siber tidak bisa dipisahkan, mengingat tingginya potensi penyebaran isu negatif melalui media digital.

Acara dialog tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari kepolisian, kejaksaan, Kesbangpol, dan Kominfo, yang berkomitmen mendukung upaya Bawaslu dalam menciptakan suasana Pilkada yang aman dan kondusif di Sulawesi Selatan. (asp)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

500 Peserta Hadiri Rakor Pangan Sidrap, Strategi Besar Hadapi El Nino Disiapkan

1 April 2026 - 21:53 WITA

Kontrak PPPK Terancam tak Diperpanjang Sejumlah Pemda, DPR RI Prihatin

1 April 2026 - 16:46 WITA

ASN ‘Kerja dari Rumah’ tiap Jumat, Berlaku mulai 1 April

1 April 2026 - 16:09 WITA

Sekretaris DPRD Kota Makassar Andi Rahmat Mappatoba Ikuti PKN II LAN RI untuk Perkuat Kepemimpinan Birokrasi

1 April 2026 - 13:39 WITA

THR Tak Dibayar Penuh, Menaker Sidak Perusahaan di Semarang

1 April 2026 - 13:29 WITA

Menaker Sebut Industri Kreatif Bisa Jadi Laboratorium Program Magang Nasional

1 April 2026 - 13:15 WITA

Trending di Ekonomi

Sorry. No data so far.