AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Lima program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, wajib menjadi atensi Pemerintah Daerah.
Sesuai instruksi pusat, kelima program itu, wajib dieksekusi Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan terhadap visi misi dan program pemerintah pusat.
Instuksi ini disampaikan Sekjen Kemendagri, Komjen Pol. Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Nurkanaah, secara virtual, Senin (16/6/2025).
Nurkanaah didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Siara Barang, serta unsur terkait lainnya.
Tomsi Tahir mengawali penyampaian dengan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional. Ia menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah segera melaksanakan program-program tersebut jika belum dijalankan.
Selain membahas program prioritas, rakor juga menyoroti perkembangan harga komoditas penyumbang inflasi. Pemerintah pusat menekankan perlunya pengendalian harga terhadap empat komoditas utama, yakni beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit.
“Kalau telur dan ayam ras itu masih dalam batas toleransi. Yang utama adalah beras, minyak kita, cabai merah dan cabai rawit. Oleh sebab itu, kita fokus pada empat jenis barang tersebut supaya bisa dalam waktu singkat harganya akan lebih baik atau menurun,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa pada momen Iduladha tahun 2024 terjadi deflasi, berbeda dengan tren inflasi di tahun-tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan, komoditas bergejolak seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, beras, dan ketimun kerap memberi andil signifikan terhadap inflasi saat hari raya.
Sementara pada minggu kedua Juni 2025, berdasarkan data SP2KP per 13 Juni, sebanyak 14 provinsi tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), satu provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan IPH. (sp)
