AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial di Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, pada Minggu (13/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pilar-pilar sosial, Kepala Desa dan Lurah se-Sidrap, serta operator Six Engine Dinas Sosial dari setiap desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Sidrap, Wahida Alwi, menegaskan rapat ini menjadi ajang penajaman arah pembangunan sosial di Sidrap. Program-program prioritas seperti BPJS gratis, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Data SEN), dan Program Sekolah Rakyat menjadi fokus utama.
“Malam ini kita melakukan penajaman terhadap program-program unggulan Dinas Sosial. Kami tidak hanya mengurus BPJS gratis atau ODGJ, tetapi juga berbagai persoalan sosial lainnya, mulai dari wanita rentan, gelandangan, pengemis, hingga mereka yang mengalami masalah sosial tetapi tidak tergolong miskin,” ungkap Wahida.
Ia juga menyoroti tantangan transisi data dari DTKS ke Data SEN yang masih menghadapi tingkat kesalahan data hingga 20 persen. Untuk itu, Dinsos berupaya menyempurnakan pendataan bersama BPS agar program bantuan dan intervensi sosial lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Sidrap, H Syaharuddin Alrif, menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen, mulai dari perangkat desa, lurah, camat, tenaga kesejahteraan sosial, hingga tokoh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial adalah pekerjaan yang harus dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan.
“Pembangunan sosial ini pekerjaan yang tidak pernah selesai. Tidak ada orang yang bercita-cita untuk miskin. Karena itu, tugas kita adalah membuka ruang, kepedulian, dan harapan. Kita punya 15.750 warga yang tergolong miskin di Sidrap, ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegas Syaharuddin.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan jabatan dan amanah yang diemban sebagai sarana memperbaiki nasib masyarakat.
Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni di Sidrap dapat ditekan melalui kerja sama lintas sektor.
“Kepedulian kita harus kita pompa. Semua OPD bergerak satu tujuan. Dinas bergerak paralel, agar masyarakat yang tadinya tidak berdaya bisa bangkit,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal konsolidasi lintas pemangku kepentingan di Sidrap dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata. (asp)
