AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP – Hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja sembilan bulan pemerintahan Bupati Sidenreng Rappang H. Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah menunjukkan legitimasi awal kepemimpinan daerah yang kuat dan mencapai level tinggi. Survei ini dilaksanakan oleh FORMASI Survei Indonesia (FSI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMS Rappang, dan dipresentasikan di Aula Lantai 2 Rektorat UMS Rappang. Hasilnya, tingkat kepuasan publik secara agregat mencapai 75,42 persen.
Angka tersebut diperoleh dari rata-rata kumulatif responden yang menilai kinerja kepemimpinan pemerintahan pada kategori kepuasan tinggi yaitu *puas dan sangat puas* dari seluruh indikator utama, baik pada dimensi kepemimpinan maupun pada evaluasi manfaat 14 Program Unggulan. Jika kategori *cukup puas* digabungkan dalam agregat, maka tingkat kepuasan publik mencapai angka diatas 90 persen.
Presentasi hasil survei disampaikan oleh Dr. Ir. M. Rais Rahmat Razak, M.Si, selaku Pembina FORMASI Survei Indonesia (FSI), bersama Dr. Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si, Wakil Dekan I FISIP UMS Rappang.
*Metodologi Survei*
Survei dilaksanakan pada 20 November–5 Desember 2025 dengan melibatkan 680 responden pemilih terdaftar (DPT KPU) di Kabupaten Sidrap. Survei menggunakan metode kuantitatif, dilakukan dengan teknik wawancara dan pembagian kuisioner kepada responden. Adapun margin of error ±3,75% pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga hasilnya dinilai representatif secara statistik di tingkat kabupaten.
*Penilaian Kepuasan Publik terhadap Kepemimpinan Pemerintahan Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah (9 Bulan Pertama).*
*1. Kinerja Pemerintahan*
Sangat puas: 39%
Puas: 42%
Cukup puas: 17%
Tidak puas: 2%
Sangat tidak puas: 0%
Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan dan pelaksanaan program pemerintahan.
2. Pelayanan Publik
Sangat puas: 32%
Puas: 45%
Cukup puas: 21%
Tidak puas: 3%
Sangat tidak puas: 0%
Pelayanan publik dinilai telah menjawab kebutuhan dasar masyarakat, meskipun masih terdapat ruang peningkatan kualitas layanan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Sangat puas: 29%
Puas: 39%
Cukup puas: 27%
Tidak puas: 5%
Sangat tidak puas: 0%
Aspek keterbukaan dan akuntabilitas dinilai cukup baik, namun menjadi salah satu dimensi yang paling menuntut penguatan ke depan.
4. Responsivitas terhadap Keluhan Masyarakat
Sangat puas: 42%
Puas: 40%
Cukup puas: 17%
Tidak puas: 1%
Sangat tidak puas: 0%
Responsivitas pemerintah menjadi salah satu kekuatan utama, ditandai tingginya penilaian sangat puas dari publik.
5. Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Sangat puas: 29%
Puas: 45%
Cukup puas: 25%
Tidak puas: 1%
Sangat tidak puas: 0%
Program inovasi dan pemberdayaan dinilai berada di jalur yang tepat, meskipun dampaknya belum sepenuhnya merata.
6. Keadilan dan Kesetaraan
Sangat puas: 30%
Puas: 42%
Cukup puas: 27%
Tidak puas: 1%
Sangat tidak puas: 0%
Distribusi manfaat pembangunan relatif dirasakan, namun isu pemerataan masih menjadi perhatian publik.
7. Tingkat Kepercayaan Publik
Sangat puas: 36%
Puas: 38%
Cukup puas: 18%
Tidak puas: 1%
Sangat tidak puas: 0%
Kepercayaan publik terbentuk sebagai modal sosial penting bagi keberlanjutan pemerintahan daerah.
7 Besar Program Prioritas dengan Persentase Manfaat Tertinggi
Dari 14 Program Unggulan, survei menunjukkan tujuh program dengan tingkat pengakuan manfaat tertinggi di masyarakat, yaitu:
1. BPJS Kesehatan Gratis – 60,5%
2. Pendidikan Unggul – 38,4%
3. Infrastruktur Jalan dan Jembatan – 37,1%
4. Penerangan/Lampu Jalan – 37,0%
5. Lingkungan Bersih (Sidrap Bersih) – 36,9%
6. Sidrap Religius/Berkah – 32,6%
7. Ketersediaan dan Harga Pupuk – 25,7%
Program layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan, menempati posisi teratas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kesimpulan Awal
Hasil survei ini menegaskan bahwa pemerintahan Bupati H. Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah berhasil membangun legitimasi kinerja awal yang kuat dalam sembilan bulan pertama.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kebijakan, memperluas dampak program ekonomi dan pemberdayaan, serta memastikan pemerataan manfaat 14 Program Unggulan di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
