Menu

Mode Gelap
Sahabat Fatma dan Milenial Sulsel Andalan Hati Launching Aplikasi Berbasis Gadget di Pangkep Silaturahmi di Tadokkong, Irwan Hamid Ajak Warga Hidup Rukun Jelang Pilkada Andi Hastri: Ayo Move On, Lupakan Mantan! Implementasi Teknologi Berbasis Android di Posyandu, Tim PKM ITKes Muhammadiyah Sidrap Lakukan Ini Ditres Narkoba Polda Sulsel Gagalkan Peredaran Narkoba di Pinrang

Eksklusif · 30 Apr 2024 19:19 WITA ·

Anggota DPRD Parepare Terpilih 2024 Wajib Laporkan Harta Kekayaan Sebelum Dilantik


 Anggota DPRD Parepare Terpilih 2024 Wajib Laporkan Harta Kekayaan Sebelum Dilantik Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, PAREPARE — Para caleg terpilih DPRD Kota Parepare mengikuti rapat koordinasi (Rakor) sebagai bagian dari persiapan pelantikan calon anggota legislatif (Caleg) terpilih hasil Pemilu 2024.

Para Anggota legislatif terpilih pun diwajibkan untuk mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebelumnya dilantik.

Rakor persiapan pelantikan digelar di ruang Paripurna DPRD Kota Parepare, Selasa 30 April 2024.

Rencananya para anggota legislatif terpilih akan dilantik pada tanggal 2 September 2024 mendatang.

“Hal yang paling penting adalah pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disyaratkan oleh KPK,” kata Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir.

Menurut Kadir, pentingnya pengisian LHKPN telah disyaratkan oleh KPK. Proses pengisian LHKPN kali ini berbeda dari sebelumnya, di mana setiap caleg terpilih diminta untuk mengisi LHKPN melalui admin partai politik masing-masing.

“Namun, berdasarkan surat edaran KPK Nomor 5 Tahun 2024, setiap caleg terpilih diminta untuk mengisi LHKPN melalui admin partai politik masing-masing,” tambahnya.

Kadir melanjutkan, DPRD telah membentuk tim untuk membimbing admin partai politik di DPRD dalam proses pengisian LHKPN. Selain itu, kelengkapan administrasi lainnya seperti fotokopi KTP, KK, kartu BPJS, NPWP, KIA, surat keterangan anak yang berusia 21 tahun, serta surat tanda lulus sementara kuliah juga harus dipersiapkan untuk pemenuhan hak keuangan anggota DPRD.

“Semua ini diperlukan untuk pemenuhan hak keuangan anggota DPRD,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi agar gaji dan tunjangan anggota DPRD dapat dibayarkan oleh negara segera setelah pelantikan.

Tak hanya itu, pakaian dinas untuk pelantikan juga dibahas dalam rakor tersebut. Sekretariat DPRD yang menangani hal ini diminta untuk memproses lelang pakaian dinas dengan percepatan.

“Kami juga telah meminta sekretariat DPRD yang menangani hal ini untuk segera memproses lelang pakaian dinas dengan percepatan,” harapnya.

Meskipun begitu, DPRD masih menunggu hasil putusan resmi dari KPU Parepare terkait penetapan 25 caleg terpilih. Kadir menyatakan bahwa DPRD terus berkoordinasi dengan KPU. (asp)

Visited 4 times, 1 visit(s) today
Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Pimpinan Khalwatiyah Pattene Nyatakan Sikap: Hamas Na Layak Memimpin Sidrap

17 September 2024 - 00:57 WITA

KPU Sidrap Nyatakan Berkas Pencalonan Hamas Na Sudah Memenuhi Syarat

16 September 2024 - 21:17 WITA

Akui Pernah Terjerat Kasus Tambang, Cawabup H Nasyanto, Dinyatakan MS oleh KPU Sidrap

16 September 2024 - 15:21 WITA

KPU Didesak Jelaskan ke Publik Soal Status Bacawabup Eks Terpidana yang Dinyatakan MS

16 September 2024 - 13:47 WITA

Sahabat Fatma dan Milenial Sulsel Andalan Hati Launching Aplikasi Berbasis Gadget di Pangkep

15 September 2024 - 22:44 WITA

Silaturahmi di Tadokkong, Irwan Hamid Ajak Warga Hidup Rukun Jelang Pilkada

15 September 2024 - 20:49 WITA

Trending di Ajatappareng