AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mengikuti dua agenda nasional yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (21/4/2025). Kedua agenda tersebut yakni Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Wakil Bupati Sidrap, Hj. Nurkanaah, memimpin langsung jajaran pemerintah daerah mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai II Kantor Bupati Sidrap. Turut hadir dalam kesempatan itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Siara Barang, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Suharya Anggriani, Kabag Ekonomi Rimba, Kabag Kerja Sama Andi Basse, serta sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah merupakan agenda rutin mingguan Kemendagri yang melibatkan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Hadir pula Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, serta sejumlah pejabat dari kementerian terkait.
Dalam paparannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya penyusunan data tunggal kemiskinan nasional sebagai dasar utama dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama kategori kemiskinan ekstrem. “Data ini menjadi pegangan bagi kementerian/lembaga dan daerah untuk mengurai kemiskinan ekstrem di wilayah,” ujar Tito.
Ia juga memaparkan dua pendekatan dalam penyusunan data tersebut, yakni top-down dan bottom-up dari daerah. “Kita memiliki berbagai skema untuk mengatasi kemiskinan, namun kuncinya adalah keakuratan data tunggal bersama,” tambahnya.
Terkait program Sekolah Rakyat, Mendagri menyebutnya sebagai peluang besar yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia mendorong pemerintah daerah agar menyambut baik inisiatif tersebut dan menyiapkan usulan sesuai kriteria.
“Kriteria prioritas pemilihan Sekolah Rakyat adalah yang telah memiliki tempat atau lahan dan gedung atau bangunan, serta tidak terlalu jauh dari pusat kota untuk kemudahan akses siswa dan distribusi sarana sekolah,” jelas Tito.
Hingga saat ini, lanjutnya, sudah ada 356 usulan sekolah dari pemerintah daerah yang sedang dipertimbangkan di tingkat pusat, dengan target pembangunan 200 sekolah pada tahun pertama 2025.
“Kami berharap pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan program ini tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka kemiskinan. Terutama agar murid yang diterima berasal dari desil 1 dan 2,” tegas Tito. (asp)
