SIDRAP, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) membuka ruang dialog terbuka guna merespons berbagai keresahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.

Pertemuan dalam format Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut berlangsung secara dinamis pada Selasa (30/06/2026), dengan mempertemukan pimpinan parlemen, jajaran kepala dinas dari instansi terkait, perwakilan pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidrap.

Forum tatap muka ini diinisiasi sebagai bentuk eskalasi atas temuan-temuan krusial di lapangan.

Ketua Umum PMII Cabang Sidrap, Ewin Putra, memaparkan bahwa pihaknya sengaja membawa keluhan dari akar rumput langsung ke meja parlemen agar segera mendapatkan atensi dan intervensi dari pihak eksekutif.

“Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti hasil konsolidasi yang disampaikan teman PMII terkait berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat,” tegas Ewin saat menyampaikan aspirasinya di hadapan anggota dewan.

Ketua DPRD Sidrap, H Takyuddin Masse menilai, aduan yang dibawa oleh kelompok mahasiswa ini mengerucut pada lima isu strategis yang dinilai sangat mendesak.

Pertama, mereka menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana mahasiswa menuntut adanya evaluasi menyeluruh terkait pemenuhan standar gizi guna memastikan program tersebut efektif menekan angka stunting dengan prinsip tuntas, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Kedua, forum membahas polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar yang kerap kosong di berbagai SPBU, sehingga pihak terkait didesak mencari solusi agar roda ekonomi warga tidak lumpuh.

Ketiga, urgensi penertiban tambang ilegal menjadi sorotan tajam karena dinilai memicu kerusakan ekologi yang parah, mengancam keamanan wilayah, dan merugikan kas daerah.

Keempat, permasalahan sektor pendidikan tak luput dari pembahasan, berfokus pada pentingnya mengangkat kesejahteraan para guru serta merancang intervensi nyata untuk menekan tingginya angka anak putus sekolah.

Terakhir, mahasiswa menuntut keseriusan penuh dari pemerintah daerah dalam menangani lonjakan kasus HIV/AIDS, mulai dari edukasi pencegahan hingga penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi para penderita.

Takyuddin Masse, menjamin bahwa institusinya tidak akan tinggal diam dan hanya sekadar mendengarkan.

Ia menjelaskan bahwa pelibatan langsung pihak pemerintah dan instansi terkait dalam RDP ini sengaja dilakukan agar para mahasiswa bisa mendengar langsung pemaparan dan langkah teknis dari otoritas yang berwenang.

“Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dengan meminta laporan dan langkah konkret dari instansi terkait, agar setiap permasalahan yang disampaikan mendapatkan solusi yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Takyuddin. (asp)