AJATAPPARENG.ONLINE, ENREKANG — Indikasi politik uang menjelang hari pemungutan suara di Kabupaten Enrekang cukup besar. Bahkan bukan lagi rahasia umum jika oknum calon legislatif tertentu mulai mendatangi rumah-rumah penduduk dengan membawa kartu nama dan contoh surat suara beserta uang.
Tidak tanggung-tanggung pemberian uang antara Rp. 40 ribu hingga Rp300 ribu. Parahnya lagi, oknum calon legislatif justru melakukan tawar-menawar jumlah rupiah.
Hal ini terungkap dalam dialog publik bertemakan politik uang lahirkan pemimpin korup yang diselenggarakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) bekerjasama dengan Gerakan Enrekang Tanpa Korupsi (Gertak) dan Lembaga Pemantau Paper Enrekang di Kafe Rini
Bukan hanya itu saja pembagian sembako juga mulai beredar di lingkungan masyarakat tertentu. “Sembako mulai kita temukan pembagiannya ke masyarakat. Kita sudah sampaikan ke Bawaslu,” kata Ridwan Palembai.
Sementara itu Uli Nuha berkelik jika laporan masyarakat susah di proses karena sulitnya menghadirkan saksi. “Ini kendala kita karena saksi yang tidak ada. Masyarakat tidak ingin jadi saksi. Mungkin budaya saling menghargai yang masih diutamakan,” jelas Uli Nuha.
Masalah netralitas ASN juga menjadi keluhan dalam dialog tersebut. Intimidasi politik lewat kewenangan oknum pejabat juga bukan rahasia umum lagi. Termasuk oknum kepala desa dan jajarannya juga terlibat ikut melakukan sosialisasi salah satu calon.
Rahmawati Karim sebagai agen SPAK Enrekang, mengatakan jika tiga elemen penting dalam pencegahan politik uang untuk dapat menciptakan proses dan hasil pemilu yang berintegritas. Ketiga elemen yang dimaksud yakni penyelenggara pemilu, peserta dan pemilih.
Penyelenggara pemilu punya peran besar dalam pencegahan politik uang. Penyelenggara punya peran besar dapat meminimalisir politik uang. Kalau penyelenggara hingga tingkat TPS mengajak pemilih menghindari politik uang, insya allah proses akan berintegritas,” jelas Rahmawati, Minggu (7/4/2019)
Ajakan hindari politik uang itu kata Rahmawati, harus di mulai dari diri sendiri. Menolak intervensi kepentingan para elite dan harus berani dilakukan para penyelenggara pemilu.
Kondisi saat ini memang intervensi kepentingan elite sangat besar karena mulai dari saudara, dua orang anak hingga orang terdekat penentu kebijakan jadi caleg,” beber Rahmawati. (asr/ajp)
