Menu

Mode Gelap
Inspektorat Sidrap Raih Predikat “Sangat Baik” dalam Telaah Sejawat Eksternal Bawaslu Kunjungan Koordinasi ke KPU Sidrap Ditemui BKPRMI, Syaharuddin Alrif Minta Seluruh Masjid Aktifkan Remaja Masjid PSDA Turunkan Alat Berat Tangani Saluran Tersumbat di Desa Kanie Ketua MUI Pinrang Tutup Usia, Wabup: Beliau Ulama yang Visioner

Eksklusif · 16 Sep 2024 13:47 WIB ·

KPU Didesak Jelaskan ke Publik Soal Status Bacawabup Eks Terpidana yang Dinyatakan MS


 KPU Didesak Jelaskan ke Publik Soal Status Bacawabup Eks Terpidana yang Dinyatakan MS Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP – Salah satu bakal calon Wakil Bupati Sidrap yang berstatus narapidana namun tetap memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Sidrap 2024, telah menjadi sorotan. Mantan Ketua KPU Sidrap, Syamsuddin Saleng, Senin (17/9/2024) memberikan tanggapannya terkait isu ini.

Menurutnya, masyarakat Sidrap perlu memberikan respons terhadap dinamika Pilkada yang sedang berlangsung, terutama terkait dengan tahapan pencalonan yang telah dirilis oleh KPU Sidrap.

Tahapan ini meliputi pendaftaran, pemeriksaan administrasi, serta keterangan tentang status pidana maupun non-pidana dari tiga bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sidrap yang dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan.

Syamsuddin menekankan bahwa rekam jejak ketiga bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut perlu diperiksa ulang. Dari ketiga pasangan calon yang ada, salah satunya adalah H. Nasyianto, yang berstatus sebagai mantan terpidana namun dinyatakan memenuhi syarat sebagai bacalon Bupati/Wakil Bupati pada pilkada tahunbini..

“Saya kira, hal belum diketahui publik secara luas. Jadi, disarankan agar KPU bisa mengumumkan ke publik secara terbuka terkait hal ihwal yang didasari sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat ” tegas Syamsuddin Saleng.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Sidrap, Saharuddin Lasari melalui Koordinator Divisi Teknis KPU Sidrap, Aco Ilham, menjelaskan bahwa status H. Nasyianto sebagai mantan terpidana disebabkan oleh pelanggaran Pasal 158 berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
pertambangan mineral dan batubara.

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal terkait, dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Aco Ilham menjelaskan bahwa H. Nasyianto sebelumnya diancam dengan hukuman penjara di atas 5 tahun, namun pada tahun 2014, dituntut 4 tahun lalu diputuskan oleh Pengadilan Negeri 5 bulan.

Dengan ketentuan telah melewati tenggang waktu sebagai jeda lima tahun oleh KPU Sidrap, H. Nasyianto dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon Wakil Bupati. (asp)

Artikel ini telah dibaca 42 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bupati Sidrap Pimpin Rapat Pembentukan Brigade Pangan, Targetkan 3.000 Hektare Lahan Siap Tanam

21 Juni 2025 - 09:17 WIB

Wabup Pinrang Serahkan Bantuan untuk Korban Angin Kencang di Desa Salipolo

21 Juni 2025 - 07:25 WIB

Pemkab Pinrang Tinjau Lahan Pertanian Tergenang, 590 Hektar Sawah Terdampak

21 Juni 2025 - 06:04 WIB

Inspektorat Sidrap Raih Predikat “Sangat Baik” dalam Telaah Sejawat Eksternal

20 Juni 2025 - 11:17 WIB

Mahasiswa UMS Rappang Raih Pengalaman Berharga Saat Magang di PT Ciomas Adisatwa Maros

20 Juni 2025 - 08:29 WIB

Dandim 1420 Sidrap Diganjar Penghargaan Terbaik Pendampingan Serap Gabah 2025

20 Juni 2025 - 06:40 WIB

Trending di Eksklusif