AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Politisi Partai Nasdem, Abd Rahman Mustafa kembali menyoroti penanganan covid-19 di Kabupaten Sidrap.
Menurutnya, belum ada upaya tegas dan massif yang dilakukan pemerintah maupun tim gugus dalam menangani penyebaran covid-19 di Sidrap. Padahal, Sidrap termasuk daerah yang memiliki angka pasien positif tertinggi di Sulsel, setelah Makassar, Gowa dan Maros.
“Ini haris jadi perhatian kita semua. Penanganan covid 19 di daerah kita kian melempem, tak ada langkah nyata, tegas dan sepertinya Pemkab bingung mau bikin apa,” tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan tim Gugus Covid-19 di ruang paripurna DPRD, Kamis (9/4/2020).
Dalam RDP tersebut, legislator yang akrab disapa Dedhi Berdhi ini mengungkap 3 point yang harus jadi perhatian pemerintah dan tim gugus saat ini.
DATA TIDAK UPDATE
Pertama, kata dia, data pasien baik positif, PDP dan ODP yang tidak disampaikan terbuka. “Contoh waktu ada tambahan 7 positif. Sebelumnya jubir mengatakan belum ada dan masih PDP, hanya sekitar 2 jam setelahnya, muncul lagi data bahwa 7 orang positif,” katanya.
Begitupun dengan data PDP dan ODP yang tidak terupdate.
RESIKO TENAGA MEDIS
Persoalan tenaga medis yang tidak safety dan dan tidak diperhatikan juga menjadi persoalan.
Dedhi mengaku sering mendapat keluhan tenaga media soal fasilitas dan kenyamaan. Selain belum terjaminya APD, medis juga khawatir dengan keluarga mereka karena harus melakukan kontak langsung dengan pasien positif di RS Arifin Nu’mang.
“Ke depan, pemerintah dan tim gugus harus memikirkan nasib dan resiko tenaga medis,” kata Dedhi.
MINIM MASKER
Persoalan lain, kata dia, minimnya stok masker di Sidrap. Upaya Ketua Tim Gugus, yang juga Bupati Sidrap yang mengimbau warga untuk tidak keluar dan menggunakan masker tak efektif.
Sebab, hanya sekadar imbauan, dan tidak ada langkah tegas. “ASN saja tidak mengunakan masker, bagaimana dengan masyarakat,” katanya.
Selain itu, tidak ada upaya penganggaran untuk masker, padahal secara prinsip, kata Dedhi, DPRD akan menyetujui penganggaran penanganan covid-19.
PELIBATAN APARAT
Upaya meminimalisir penyebaran covid 19 di Sidrap, juga karena tidak maksimalnya aparat baik TNI-Polri.
“Lihat saja, kalau hanya sebatas imbauan dan tidak ada ketegasan, masyarakat tetap beraktivitas yang seharusnya mengurangi kegiatan di luar rumah,” ungkapnya.
Ia menganggap, pelibatan TNI dan Polri sangat penting untuk tindakan di lapangan. Terlebih jika mereka diberikan anggaran Rp1 Miliar untuk TNI, Polri.
“Terus terang, kita malu dengan daerah lain yang masih zero case. Pemerintah, TNI, Polri, tegas di lapangan. Sementara Sidrap yang jelas masuk zona merah, yah, lihat saja, penanganannya begitu-begitu saja,” cetus anggota Komisi II, DPRD Sidrap itu.
Ia berharap, pemerintah harus punya konsep penanganan yang jelas. Soal anggaran, DPRD tidak masalah sepanjang itu tidak melanggar, penggunaan jelas terarah, dan transparant. (tm)
