AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Pilkada Sidrap, mendekati masa krusial. Pasangan Hj Fatmawati Rusdi – H Abdul Majid adalah pasangan pertama yang mendaftar sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil Bupati di KPU. Disusul pasangan H Dollah Mando – Mahmud Yusuf, yang mendaftar Rabu siang, (10/1/2017).
Hanya saja, kegiatan deklarasi hingga pendaftaran yang dilakukan baik kubu pasangan Hj Fatmawati Rusdi – H Abdul Majid maupun Dollah Mando- Mahmud Yusuf, agak menyita perhatian publik.
Pasalnya, di deklarasi dan pendaftaran kedua bakal calon bupati dan wakil bupati ini, dihadiri puluhan kader Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Sidrap.
Bedanya, kader yang hadir di deklarasi dan pendaftaran pasangan FATMA tidak menggunakan atribut, sementara kader PP yang hadir di deklarasi dan pendaftaran DOAMU memilih menggunakan seragam lengkap.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Makmur menegaskan, ormas seperti MPC Pemuda Pancasila memang tidak mengatur larangan berpolitik bagi kadernya. “Tidak masalah. Tidak ada aturanya itu,” katanya.
Hanya saja, sebagai organisasi masyarakat, seharusnya MPC Pemuda Pancasila menjadi penengah saat tensi politik mulai memanas, bukan justru sebaliknya.
Makmur mengatakan, keberadaan PP yang beranggotakan generasi muda punya potensi besar dalam ikut menjaga keamanan daerah. “Kami berharap Pemuda Pancasila bisa ikut menjaga kondisi Sidrap tetap aman, termasuk dalam gelaran pilkada,” tandasnya.
Sementara Kader dan pengurus MPC Pemuda Pancasila Sidrap, Sahida Duwila yang dihubungi terpisah mengakui, bahwa kader PP Sidrap memang memiliki sikap berbeda di Pilkada Sidrap, 2018.
“Setiap kader PP diberikan hal berpolitik, tanpa intimidasi. Silahkan saja. Tapi secara kelembagaan, PP tidak bersikap. Terlebih, karena Ketua MPC PP adalah seorang ASN. Tentu tidak dibolehkan,” ujarnya Rabu malam.
Ia menganggap, perbedaan pilihan yang terjadi di kubu MPC PP Sidrap, adalah sebuah dinamika.
Sahida merupakan salah satu kader MPC Pemuda Pancasila Sidrap yang ikut mengantar pasangan FATMA mendaftar di KPU, Senin (8/1/2018).
Ia hanya meminta, tidak ada penggiringan opini bahwa MPC Pemuda Pancasila secara kelembagaan mendukung salah satu paslon. Asumsinya, karena keanggotaan PP berasal dari banyak partai politik.
“Anggota organisasi ini berasal dari lintas partai politik. Kalau atribut dipakai dalam pilkada, ada anggota lain yang tercederai. Khawatirnya ada gesekan internal. Merangkul kembali itu susah,” ungkapnya.
Ketua SAPMA PP Sidrap, Avief, yang dihubungi Rabu, (10/1/2017) juga berpendapat sama. Ia mengatakan, selaku organisasi sayap dari MPC PP, SAPMA tidak pernah menyatakan sikap mendukung salah satu calon.
Artinya, kata dia, kalau ada orang ikut terlibat itu hanya membawa person. “Kita tidak bolehkan membawa atribut SAPMA ke ranah politik,” katanya.
Sampai saat ini, ulang Avief, SAPMA sebagai organisasi sayap Pemuda Pancasila belum menyatakan sikap politik secara kelembagaan. Namun, ia tak menampik jika ada anggota SAPMA yang bergabung di tim FATMA, DOAMU dan cabup lainnya. (*)
