AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Semua komisi di DPRD Sidrap, menggelar rapat kerja pertama dengan eksekutif, mulai Senin (27/1). Rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka saling memberikan informasi awal tentang berbagai program kegiatan, baik yang menjadi tugas kewajiban DPRD, maupun program kerja serta target yang telah ditetapkan.
Politisi Partai Nasdem, H Bahrul Appas, yang dihubungi Senin (27/1) mengatakan, Rapat kerja antara komisi dan OPD ini, merupakan evaluasi terhadap penganggaran APBD tahun 2019, sekaligus membahas program kerja OPD pada APBD 2020.
“Kebetulan saya di Komisi II, dan kita sudah dengar pemaparan OPD. Ada beberapa hal yang harus segera dibenahi. Juga ada yang harus dilakukan sebagai program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan, dari hasil evaluasi program tahun 2019 di komisi II bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja masing-masing, telah disampaikan beberapa kegiatan yang menjadi kebutuhan prioritas sudah disampaikan.
Seperti, gaji iman desa dan pegawai syara yang membebani dana desa, bagi hasil pendapatan desa 10 persen tidak dikembalikan ke desa, hingga gaji tenaga kolektor PBB tahun 2019 lalu, yang belum dibayarkan di beberapa kecamatan.
Selain itu, OPD juga diminta untuk memaksimalkan dan mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Termasuk, melakukan evaluasi terhadap pajak restoran yang sementara berjalan. “Kita berharap ada evaluasi, minimal diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen, sesuai Undang-undang dan secara berkeadilan untuk semua kalangan.
“Kita juga meminta kepada dinas terkait, untuk membentuk Perusda khusus komoditi sesuai potensi daerah, yakni pertanian dan peternakan, terutama mengontrol harga gabah dan telur,” kata anggota Fraksi Partai Nasdem itu.
“Kita sudah diskusi dengan semua OPD terkait, dan kita dapati hal-hal ini menurut mereka dan juga menurut kita hal itu penting. Jadi kedepannya akan kita usahakan ini, karena hal-hal ini kan juga bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Hal lain, kata dia, terkait pemberdayaah UMKM di desa dalam bentuk kelompok dan bekerjasama dengan BUMDES di setiap desa.
Rapat kerja yang dilakukan semua komisi di DPRD Sidrap ini, rencananya akan berlangsung hingga Selasa (28/1) dan kembali menghadirkan OPD terkait. (asp)
