MAKASSAR – Komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat terus ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. H. Udin Shaputra Malik, melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Makassar Golden, Jalan Penghibur–Ikan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah sekaligus membangun kolaborasi lintas sektor, khususnya bersama unsur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui forum ini, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, hingga peningkatan kualitas pembangunan daerah menjadi perhatian utama.

Dalam sambutannya, Dr. H. Udin Shaputra Malik menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan perangkat daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif.

Materi kegiatan diperkaya oleh pemaparan dari narasumber kedua, Isnaniah Nurdin, S.Sos, yang mengulas pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila didukung melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Sementara itu, narasumber ketiga, Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S, menyampaikan materi mengenai pentingnya pengawasan pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, pengawasan yang efektif akan melahirkan pemerintahan yang lebih profesional, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika pembangunan.

Diskusi berlangsung interaktif di bawah arahan moderator Fajar Baharuddin, yang mampu menghidupkan suasana forum melalui dialog yang komunikatif. Setiap materi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari peserta, sehingga tercipta ruang diskusi yang produktif dan penuh gagasan konstruktif.

Antusiasme peserta semakin terlihat ketika sesi tanya jawab dibuka. Panitia memberikan dua kesempatan bertanya kepada peserta, yang dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai persoalan serta aspirasi terkait pelaksanaan pemerintahan daerah, perlindungan perempuan dan anak, hingga efektivitas pengawasan terhadap program-program pemerintah.

Berbagai pertanyaan yang muncul dijawab secara komprehensif oleh para narasumber. Mereka memberikan penjelasan berdasarkan regulasi, pengalaman akademik, maupun praktik di lapangan sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme pengawasan dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kesamaan persepsi antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai pentingnya fungsi pengawasan sebagai pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Penguatan sinergi lintas sektor juga dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan Kota Makassar yang inklusif.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII ini menjadi bukti nyata komitmen DPRD Kota Makassar dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang konstruktif sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. (adv)