Menu

Mode Gelap
PJ Sekda Sidrap Himbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrim Korwil FPII Pinrang Terima SK, Dihadiri Kadis Kominfo-Sandi di Pantai Wisata  Ammani Tidak Ada Sengketa, KPU Pinrang Akan Tetapkan Perolehan Kursi dan Penetapan Caleg Golkar Target Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak 2024 Syahar – Imam Fauzan ‘Mesra’, Sinyal Koalisi NasDem – PPP di Pilkada Sidrap?

Politik · 9 Des 2018 21:36 WITA ·

Komisioner KPU Enrekang ajak Parpol Tolak Politik Uang


 Rakor Validasi Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Enrekang, di Aula Kantor KPU Enrekang, Minggu (9/12) Perbesar

Rakor Validasi Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Enrekang, di Aula Kantor KPU Enrekang, Minggu (9/12)

AJATAPPARENG.ONLINE, ENREKANG — Bertepatan Peringatan hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2018, komisioner KPU Enrekang, Rahmawati Karim mengajak partai politik untuk mencegah politik uang.

Hal ini disampaikan  dalam rapat koordinasi validasi dummy surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang berlangsung di aula kantor KPU Enrekang, Minggu (9/12/2018).

Rahma, panggilan akrab Rahmawati Karim mengatakan jika dampak politik uang akan melahirkan pemimpin korup. “Kita liat sekarang dampak dari politik uang. Berapa yang harus berurusan dengan penegak hukum. Berapa yang sudah ada di balik jeruji besi,” jelas Rahma.

Untuk itu, kata dia, saatnya mencegah lahirnya proses demokrasi lewat politik uang. “Kapan ada waktu kita kumpul. Kita ajak para caleg kita untuk jauhi perilaku koruptif sejak awal,” jelasnya sembari menambahkan jika semua caleg sepakat ikuti proses tanpa politik uang, maka korupsi dapat diminimalisir.

“Kita bisa minimalisir tontonan hari ini yang banyak bersentuhan korupsi karena tidak lagi pemimpin terpilih fokus mengembalikan biaya politik yang tidak wajar,” uangkapnya.

Selain itu, Rahma juga mengajak masyarakat agar menolak pemberian baik berupa uang atau sembako termasuk pemberian bantuan sosial dalam tahapan kampanye yang sedang berlangsung.

“Bantuan terselubung yang dikemas dalam bantuan sosial saat ini harus dihindari masyarakat karena itu akan berdampak panjang bagi kesengsaraan masyarakat,” katanya.

Pemberian para calon, lanjutny-, uangkap akan dikembalikan setelah terpilih lewat berbagai program dipemerintahan.

“Kembalinya banyak cara. Tapi kebanyakan lewat persen proyek. Dampaknya ini kan ke masyarakat. Masyarakat yang tak dapat menikmati pembangunan. Baru sebulan misalnya jalan di kerja langsung rusak. Ini akibat anggarannya lebih banyak di potong,” tutup Rahma. (bsr)

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Babinsa 05 Dua Pitue gelar karya bakti penanaman Pohon Di RSUD Dua Pitue

30 April 2024 - 14:14 WITA

Tokoh Agama di Sidrap Serahkan Petisi Berantas 4S dan PSK ke Pejabat Bupati

29 April 2024 - 22:08 WITA

Kejari Sidrap Musnahkan 869 Gram Sabu dan 89 Butir Pil Ekstasi

29 April 2024 - 17:28 WITA

Mahmud Yusuf Resmi Mendaftar di PPP, Demokrat dan PAN

29 April 2024 - 17:12 WITA

PJ Sekda Sidrap Himbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrim

29 April 2024 - 14:29 WITA

Korwil FPII Pinrang Terima SK, Dihadiri Kadis Kominfo-Sandi di Pantai Wisata  Ammani

29 April 2024 - 07:47 WITA

Trending di Ajatappareng

Konten ini milik Ajatappareng Online. Anda tidak dapat menyalin konten ini.