AJATAPPARENG.ONLINE, PAREPARE –– Aksi boikot Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD Parepare tahun 2020 terhenti. Itu setelah tiga legislator keluar alias ‘membelot’ dari koalisi yang memboikot paripurna sebelumnya.
Ketiga legislator yang sempat memboikot dan berubah sikap itu adalah, Hariani (Perindo), Hermanto (Partai Hanura) dan terakhir legislator Partai Bulan Bintang (PBB) Sudirman Tansi.
Alhasil, rapat paripurna tersebut memenuhi syarat atau kuorum untuk dilanjutkan, dan akhirnya disetujui untuk ditetapkan menjadi perda.
Hanya saja, sesaat rapat paripurna dibuka, Sudirman Tansi memilih meninggalkan ruang rapat. Namun tak mempengaruhi paripurna.
“Saya ini diculik pagi-pagi. Jadi saya hadir disini. Saya mengatakan menyetujui terlebih dahulu. Saya mohon maaf karena harus meninggalkan ruang rapat ini,” ujar dia, Kamis (8/7/2021).
Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Yusuf Lapanna menanggapi tiga legislator yang meninggalkan koalisi. “Biarkan masyarakat yang menilai. Partai kami tetap dan selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat yang utama dalam penggunaan APBD,” ujar dia.
Legislator Nasdem Suyuti (SYT) yang juga ikut memboikot mengatakan dirinya bersama Partai Nasdem tak goyah. Sebab, kata dia, yang diperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Itu yang kami perjuangkan di Nasdem bersama teman-teman,” ujarnya.
Koalisi yang solid memboikot tersisa 8 anggota DPRD. Yakni Yasser Latief, Tasming Hamid, Asmawati, dan Suyuti dari fraksi Nasdem. Selanjutnya Kamaluddin Kadir, Yusuf Lapanna dan Andi Amir Mahmud dari Gerindra. Serta Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin.
Sementara itu, 17 anggota DPRD yang menghadiri rapat tersebut yakni dari fraksi Golkar Andi Nurhatina, Kaharuddin Kadir, Indriasari Husni, Suleman, dan Mulyadi.
Kemudian dari fraksi Demokrat, Rahmat Sjamsu Alam, Bambang Nasir, dan Yangsmid Rahman. Dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ibrahim Suanda dan Musdalifah Pawe. Dua legislator PPP juga hadir, Namri Nasir dan Rudy Najamuddin.
Selanjutnya, hadir pula Legislator PKB Andi Fudail, Hermanto (Hanura), Hariani (Perindo), Satriya (PDIP) dan Sudirman Tansi (PBB).
Sebelumnya Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief mengatakan, aksi boikot itu, kata dia, dipicu ketidakpuasan DPRD terhadap abainya Walikota menganggarkan TPP.
“Ini merupakan kelalaian Pemkot untuk menyejahterakan warganya. Saat ini hanya Kota Parepare di Sulsel yg belum memberikan TPP. Di sisi lain uang makan minum bagi ASN juga sudah ditiadakan,” beber YL -sapaanya-, Rabu (7/7/2021).
Selain itu, Yasser menilai kinerja Pemkot dalam penanganan Covid-19 sekadar seremonial belaka. Kata dia, tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang ekonomi sulit akibat pembatasan aktivitas.
“Padahal seharusnya masyarakat dibantu dengan kebutuhan pokok berupa sembako, sebagai kompensasi pelarangan beraktivitas. Juga bantuan modal kepada pelaku UMKM,” pinta YL.
Alasan ketiga, sambungnya, pihaknya menyayangkan aspirasi masyarakat dari reses dan musrenbang tak direspons dengan baik. Malahan memprioritaskan pembangunan fisik.
“Hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD kurang diakomodir. Bahkan cenderung diabaikan,” pungkasnya. (sp)
