Menu

Mode Gelap
Danrem 141/Toddopuli, Brigjen TNI S. Hartono Kunjungi Peternakan Cahaya Mario Grup Curah Hujan Tinggi, Warga di Bantaran Sungai Bilokka – Wette’e Diminta Waspada Begini Respon Parpol dan Tokoh Terkait Wacana Pilkada Dipilih DPRD Polisi Sita Mesin Cetak dan Uang Palsu Rp446,7 Juta di UIN Makassar Malam Ini, Myanmar Tantang Timnas Garuda Muda di Piala AFF 2024

Politik · 9 Des 2018 21:36 WITA ·

Komisioner KPU Enrekang ajak Parpol Tolak Politik Uang


 Komisioner KPU Enrekang ajak Parpol Tolak Politik Uang Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, ENREKANG — Bertepatan Peringatan hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2018, komisioner KPU Enrekang, Rahmawati Karim mengajak partai politik untuk mencegah politik uang.

Hal ini disampaikan  dalam rapat koordinasi validasi dummy surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang berlangsung di aula kantor KPU Enrekang, Minggu (9/12/2018).

Rahma, panggilan akrab Rahmawati Karim mengatakan jika dampak politik uang akan melahirkan pemimpin korup. “Kita liat sekarang dampak dari politik uang. Berapa yang harus berurusan dengan penegak hukum. Berapa yang sudah ada di balik jeruji besi,” jelas Rahma.

Untuk itu, kata dia, saatnya mencegah lahirnya proses demokrasi lewat politik uang. “Kapan ada waktu kita kumpul. Kita ajak para caleg kita untuk jauhi perilaku koruptif sejak awal,” jelasnya sembari menambahkan jika semua caleg sepakat ikuti proses tanpa politik uang, maka korupsi dapat diminimalisir.

“Kita bisa minimalisir tontonan hari ini yang banyak bersentuhan korupsi karena tidak lagi pemimpin terpilih fokus mengembalikan biaya politik yang tidak wajar,” uangkapnya.

Selain itu, Rahma juga mengajak masyarakat agar menolak pemberian baik berupa uang atau sembako termasuk pemberian bantuan sosial dalam tahapan kampanye yang sedang berlangsung.

“Bantuan terselubung yang dikemas dalam bantuan sosial saat ini harus dihindari masyarakat karena itu akan berdampak panjang bagi kesengsaraan masyarakat,” katanya.

Pemberian para calon, lanjutny-, uangkap akan dikembalikan setelah terpilih lewat berbagai program dipemerintahan.

“Kembalinya banyak cara. Tapi kebanyakan lewat persen proyek. Dampaknya ini kan ke masyarakat. Masyarakat yang tak dapat menikmati pembangunan. Baru sebulan misalnya jalan di kerja langsung rusak. Ini akibat anggarannya lebih banyak di potong,” tutup Rahma. (bsr)

Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

FPII Setwil Riau Rayakan HUT ke 5 FPII Setwil Riau Bersama Anak Panti Asuhan

23 Desember 2024 - 22:09 WITA

Danrem 141/Toddopuli, Brigjen TNI S. Hartono Kunjungi Peternakan Cahaya Mario Grup

23 Desember 2024 - 18:14 WITA

Antisipasi Banjir, Bupati Sidrap terpilih Tegaskan Pentingnya Edukasi Kebersihan

23 Desember 2024 - 10:39 WITA

Pj Bupati Sidrap Siap Kawal Program Strategis hingga Pelantikan Pemimpin Baru

22 Desember 2024 - 22:21 WITA

Syaharuddin Alrif Dorong “Battle of Crosser” Jadi Agenda Tahunan Sidrap

22 Desember 2024 - 17:30 WITA

Bupati Terpilih Gandeng Warga Rijang Pittu Bersihkan Lingkungan untuk Cegah Banjir

22 Desember 2024 - 13:58 WITA

Trending di Terkini

Konten ini milik Ajatappareng Online. Anda tidak dapat menyalin konten ini.