Menu

Mode Gelap
Golkar Target Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak 2024 Syahar – Imam Fauzan ‘Mesra’, Sinyal Koalisi NasDem – PPP di Pilkada Sidrap? TP kembali Bertemu FAS, Bahas Pilwalkot Parepare? Masjid Tua Tosora Wajo, Didirikan Cucu Rasulullah SAW Nama Bos Annur Ma’arif Masuk Bursa Pilkada Sidrap

Terkini · 3 Mei 2018 15:49 WITA ·

Panwaslu Palopo Surati KPU Tinjau Ulang Pencalonan Ome


 Panwaslu Palopo Surati KPU Tinjau Ulang Pencalonan Ome Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, PALOPO — Panwaslu Kota Palopo menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo. Dalam suratnya, Panwaslu meminta KPU Palopo memperti mbangkan agar mengkaji dan meneliti kembali persyaratan pencalonan Akhmad Syarifuddin Daud sebagai calon Walikota Palopo periode 2018-2023

Surat Panwaslu Palopo Nomor 0396/SN-23/PM.00.02/IV/2018 per tanggal 27 April 2018, ditujukan ke KPU Palopo sekaitan status hukum Akhmad Syarifuddin Daud yang telah inkra di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, sebagai terpidana kasus ujaran kebencian dengan vonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Surat Panwaslu Palopo Nomor 0396/SN-23/PM.00.02/IV/2018 per tanggal 27 April 2018, ditujukan ke KPU Palopo sekaitan status hukum Akhmad Syarifuddin Daud yang telah inkra di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, sebagai terpidana kasus ujaran kebencian dengan vonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Dasar hukum Panwaslu Palopo meminta KPU Palopo mengkaji atau meneliti kembali persyaratan pencalonan Akhmad Syarifuddi Daud, sesuai surat Panwaslu tersebut, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU.

Surat Panwaslu Palopo Nomor 0396/SN-23/PM.00.02/IV/2018 per tanggal 27 April 2018, ditujukan ke KPU Palopo sekaitan status hukum Akhmad Syarifuddin Daud yang telah inkra di Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, sebagai terpidana kasus ujaran kebencian dengan vonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Dasar hukum lainnya yang menjadi rujukan Panwaslu Palopo, yakni PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Surat Panwaslu Palopo tersebut ditandatangani langsung Ketua Panwaslu Kota Palopo, Syafruddin Djalal, sebagai bahan pertimbangan KPU untuk mengkaji dan meneliti kembali syarat pencalonan Akhmad Syarifuddin Daud tersebut, di mana surat tersebut juga ditembuskan ke Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar.

Menanggapi surat Panwaslu Palopo tersebut, Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar menyatakan, pihaknya belum membahas surat Panwaslu Kota Palopo Nomor 0396/SN-23/PM.00.02/IV/2018 per tanggal 27 April 2018, yang ditujukan ke KPU Palopo. Dia menyatakan, surat Panwaslu tersebut memang sudah diterima pihaknya sekitar sepekan lalu.

“Suratnya sudah masuk dari Panwaslu, tetapi kami belum bahas. Secepatnya kami akan membahasnya di tingkat komisioner,” kata Haedar Djidar via ponselnya saat dimintai tanggapannya, terkait surat Panwaslu Palopo tersebut.

Menurut Haedar Djidar, pihaknya belum bisa membahas surat Panwaslu Palopo tersebut, karena masih ada agenda persidangan yang diikuti di PT TUN Makassar, termasuk beberapa agenda di KPU Sulsel.

“Surat itu pada intinya sudah kami terima, dan tentunya akan dibahas,” kata Haedar Djidar.

Namun, Haedar Djidar enggan berkomentar banyak terkait surat Panwaslu tersebut. Dia hanya mengatakan, sebagai Ketua KPU Palopo, dirinya sudah menerima dan membaca surat Panwaslu Palopo tersebut.

Terlepas dari adanya surat Panwaslu Palopo tersebut, ditegaskan Haedar Djidar, sampai hari ini, Kamis (3/5/2018), pencalonan dua pasangan kepala daerah yang maju di Pilkada Palopo belum ada masalah. KPU tegas Haedar, belum menemukan adanya masalah pencalonan dari kedua pasangan calon tersebut.

Dua pasangan calon tersebut, yakni pasangan Nomor Urut 1, HM Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso (JUARA), dan Pasangan Nomor Urut 2 Akhmad Syarifuddin Daud dan Budi Sada. “Sampai hari ini, belum ada masalah terkait pencalonan dua pasangan calon yang maju di Pilkada Palopo,” kata Haedar. (rls/ajp)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Muda dan Usung Perubahan, PBB ‘Kunci’ Dukungan ke Syaharuddin Alrif di Pilkada Sidrap

20 April 2024 - 16:36 WITA

H Bunyamin Yafid, Pimpinan PT Annur Ma’arif Manasik 273 CJH Sidrap

20 April 2024 - 13:39 WITA

Optimalisasi Irigasi, Kodim 1420/Sidrap Gelar Karya Bakti Bersama Kelompok Tani

20 April 2024 - 11:23 WITA

NasDem, Gerindra dan Demokrat Bertemu Bahas Pilkada 24 Kabupaten/Kota di Sulsel

19 April 2024 - 23:42 WITA

Bahrul Appas Tekankan Responsivitas Disnakkan Sidrap terhadap Permentan No.17 Tahun 2023

19 April 2024 - 17:16 WITA

1 Tahun Jadi DPO, Polisi Berhasil Ringkus Pelaku Penganiayaan

19 April 2024 - 17:06 WITA

Trending di Eksklusif

Konten ini milik Ajatappareng Online. Anda tidak dapat menyalin konten ini.