AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Ketersediaan BBM jenis bio solar bersubsidi semakin hari semakin runyam. Pasalnya, aparat pemerintah dan SPBU diduga bekerjasama ‘mengerjai’ petani.
Mulai dari surat keterangan milik kelurahan yang harus ‘dibeli’ seharga Rp200 ribu, hingga warga membeli solar non subsidi untuk dicampur solar bersubsidi.
Hal ini dikeluhkan petani di Kecamatan Baranti, terutama di SPBU Simae.
“Warga yang mengambil surat keterangan di kelurahan membayar Rp200 ribu perbulan. Bayarnya di SPBU,” terang Abdul Rahman, salah seorang petadi asal Simpo, Minggu (24/11/2019).
Tak hanya itu, kata dia, setiap jerigen isi 33 liter, harus diisi dulu dengan Solar non Subsidi sebanyak Rp50 ribu sebelum diisi solar subsidi.
“Jadi, itu jerigen yang isi 33 Liter, yang sebelumnya hanya seharga Rp185 ribu, kini naik menjadi Rp230 ribu perjerigen,” tambahnya.
Bahkan, kata Rahman, banyak calo yang berada disekitaran Pertamina Baranti yang menjual seharga Rp270 ribu perjerigen.
Terkait hal itu, Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Sidrap, H Bahrul Appas, Minggu Malam (24/11/2019), mengatakan apa yang dialami petani dan warga Sidrap ini adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah.
“Sudah ada kasus di lapangan. Harusnya pemerintah melalui dinas terkait jauh hari sebelumnya sudah memantau kelangkaan BBM jenis solar ini. Sebab, sangat dibutuhkan petani,” katanya. (asp/ajp).
