AJATAPPARENG.ONLINE, BARRU — Bupati Barru Bapak Ir. H. Suardi Saleh, M.Si menyambut dengan suka cita Tim dari Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) di ruang kerjanya, Hari ini Senin 28/6/2021.
Adapun yang ikut Hadir dalam kegiatan tersebut, Bapak Sekda Barru, Kepala BPN Barru, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM Barru, Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Barru, Kepala Bappeda Barru, Kepala Bapend Barru, Kadis Kesehatan Barru, Kadis Kominsta Barru dan Kadis PTSPTK dan Staf UKPBJ.”
Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si, dalam sambutannya terkait monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Barru terkait sertifikat aset, penyelesaian aset bermasalah dan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU).
Dijelaskan, Penyelesaian aset bermasalah berupa kendaraan dinas, baik roda 2 (motor) maupun roda 4 (mobil) telah dilakukan penertiban, baik dari Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah purna bakti maupun mantan anggota DPRD.
Penyelesaian aset bermasalah lanjut Bupati, kendaraan roda 4 yang sudah ditarik sebanyak 11 unit dari 14 unit, sehingga tersisa 3 unit.
Bupati Barru sangat menegaskan akan segera ditarik sisa kendaraan yang masuk dalam daftar aset, ini adalah evaluasi Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).
H. Suardi Saleh , sangat mengharapkan sekali kerjasamanya kepada pemegang kendaraan dinas baik purna ASN atau mantan anggota DPR segera mengembalikan ke bagian aset Daerah” harapnya Bapak Bupati Barru.
Selan itu Tribudi Rocmanto, (KPK Bidang Pencegahan) Dalam ini menyampaikan meminta kepada Kepala OPD menyampaikan kemajuan serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian aset bermasalah
“Kami ingin mengetahui data semua aset, realisasi sampai dimana progresnya, bisa dicapai maksimal targetnya, kapan?
Hambatannya seperti apa ,” ujar Tribudi.
Lanjut Tribudi ini menambahkan Pelaksanaan Vaksinasi seperti apa, perhatian pemerintah kepada tim Satgas Covid-19 dan insentifnya kepada Tenaga Kesehatan Kabupaten Barru,” ujarnya.
Sementara Ambar Soeseno (KPK Bidang Penindakan) Menambahkan, agar memperhatikan pengelolaan Anggaran agar berimbang.
“Ada 8 kajian yg rawan korupsi, inilah yg dilakukan pendampingan oleh KPK bekerjama dengan APIP Kabuapten Barru,” katanya.
Ambar Soesono mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barru terkait pengelolaan keuangan karena telah meraih Penghargaan Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) beberapa kali secara berturut-turut. (isk)
