AJATAPPARENG.ONLINE, PAREPARE — Dalam beberapa bulan terakhir DPRD Kota Parepare terus menuai sorotan, mulai terkait inflasi dan defisit yang melanda daerah dengan ikon Kota Cinta.
Kota Parepare menjadi daerah tertinggi Inflasi di Sulawesi, serta menjadi daerah yang tak lepas dari defisit keuangan daerah ditengah menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.
Wakil Ketua DPRD Parepare, H Tasming Hamid mengaku masih menunggu hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota yang sementara berlangsung.
Menurut politisi partai Nasdem itu, dirinya belum dapat memastikan defisit itu sampai menunggu hasil otentik.
“Tunggu saja pembahasan LKPJ masih berlangsung. Tentu supaya informasi ini tidak bias, maka kita tunggu hasil yang lebih otentik,”paparnya.
Tasming mengaku bila benar adanya defisit, makan akan menggunakan hak nya sebagai DPRD untuk menyoroti kinerja pemerintahan.
Tasming menjelaskan, defisit terjadi apabila banyak proyek yang berlangsung pada satu periode, namun uang APBD tidak mampu mencover anggaran tersebut.
Terpisah, Ketua Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajattapareng (Gempar), H Makmur Raona mengaku prihatin dengan kondisi para wakil rakyat di DPRD Kota Parepare.
“Jangan kesana (DPRD-red) kalau mau kaya. Buktinya, memanggil saja atau mengundang seorang walikota saat ini dianggap biasa kalau ada panggilan atau undangan dari DPRD. Kenapa itu mesti terjadi, karena mereka ini tersandera dengan kebijakan keuangan daerah,”ujar Makmur Raona.
Kalau mereka tidak tersandera, kata Makmur, begitu ada persoalan dalam hal klarifikasi dan dengar pendapat tentu dia panggil walikota. Hal itu karena kebijakan pengelolaan keuangan berada di tangan eksekutif, legislatif hanya pengawasan.
“Jadi menyikapi pembahasan beberapa bulan terakhir saya berpikiran bahwa dewan yang ada saat ini tersandera oleh kebijakan eksekutif. Bahkan kemungkinan dapat diduga mereka dapat bagi-bagi,”bebernya.
Indikasi itu, lanjut pria yang berprofesi pengacara, terlihat karena dewan tak mampu menyoroti melakukan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan konsep konsep yang sebelumnya menjadi visi misi walikota.
“Sebanyak 90 persen anggota DPRD yang demikian. Termasuk, dewan yang oposisi juga diragukan. Karena mereka oposisinya hanya kelembagaan, tapi person bisa masuk pada jaringan kebijakan yang menyimpang,” bebernya.
