AJATAPPARENG.ONLINE, ENREKANG — Lima organisasi yang tergabung dalam ‘Gerakan Bersama Enrekang lawan korupsi, kekerasan seksual, diskriminasi dan pernikahan dini’ menyambangi Kantor DPRD Enrekang, Senin (9/12/2019).
Organisasi itu terdiri dari, Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Aliansi Masyarakat Anggeraja Bersatu (AMARA), Ikatan Difabel Enrekang (IDE), Gerakan Enrekang Tanpa Korupsi (GERTAK) dan Pemerhati Anak dan Perempuan (Paper).
Kedatangan lima lembaga tersebut untuk melakukan hearing dengan anggota DPRD Enrekang terkait masalah korupsi, kekerasan seksual, diskriminasi dan pernikahan dini.
Dalam kesempatan itu Koordinator gerakan, Rahmawati Karim, mengatakan kegiatannya itu berkaitan dengan hari anti korupsi 9 Desember, Hari anti kekerasan perempuan, hari disabilitas internasional 3 Desember dan hari hak asasi manusia 10 Desember.
“Jadi hari ini kita sharing dengan DPRD sekaitan dengan beberapa hal itu, kita ingin lihat peran mereka sebagai fungsi pengawasan terhadap isu-isu itu,” kata Rahmawati.
Ia menjelaskan, ada lima hal yang diangkatnya dalam momentum dengan para anggota DPRD.
Lima hal itu adalah mengajak semua pemangku kepentingan termasuk DPRD untuk melawan tindakan korupsi di Enrekang yang terus meningkat tiap tahunnya.
Selain itu, pihaknya juga mengajak pemangku kepentingan melawan kekerasan seksual, diskriminasi, pernikahan dini dan pelanggaran HAM di Kabupaten Enrekang.
Menanggapi hal itu, Legislator Golkar, Abd Wahid Arsyad, menyambut baik niatan para organisasi yang tergabung dalam gerakan bersama tersebut.
Menurutnya, solusi yang terjadi sebenarnya saat ini adalah bagaimana memperbaiki moral baik eksekutif dan legislatif.
“Dari hearing ini, tentu kita diingatkan agar lebih hati-hati dalam berbuat. Pengawasan anggaran harus ditingkatkan agar bisa tepat dan terarah,” ujarnya.
Sedangkan Ketua DPRD Enrekang, Idris Sadik,
mengatakan masalah korupsi tidak bisa dihentikan jika semua pihak tidak bahu membahu dalam hak meningkatkan pengawasan.
Sehingga Enrekang ke depan makin maju, sejahtera dan bebas dari korupsi.
Idris juga menyoroti kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun dan tentu harus ada solusi terkait hal itu.
“Karena hal ini adalah sorotan bagi kita sebagai daerah yang religius. Tentu kami di DPRD akan berupaya agar semuanya bisa dijalankan fungsi pengawasan dengan baik,” tuturnya. (asr/ajp)
