Menu

Mode Gelap
Curah Hujan Tinggi, Warga di Bantaran Sungai Bilokka – Wette’e Diminta Waspada Begini Respon Parpol dan Tokoh Terkait Wacana Pilkada Dipilih DPRD Polisi Sita Mesin Cetak dan Uang Palsu Rp446,7 Juta di UIN Makassar Malam Ini, Myanmar Tantang Timnas Garuda Muda di Piala AFF 2024 Pesan Tegas Prabowo, Penegak Hukum tidak Boleh Ragu Berantas Korupsi!

Ajatappareng · 29 Nov 2022 15:45 WITA ·

Indekos jadi ‘Rumah Prostitusi’, Bahrul Appas: Inilah Pentingnya Perda


 Indekos jadi ‘Rumah Prostitusi’, Bahrul Appas: Inilah Pentingnya Perda Perbesar

AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Rumah kos tumbuh bak jamur di Kabupaten Sidrap, dan berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya.

Stigma negatif rumah kos (indekos) semakin terpuruk, setelah Polisi menemukan puluhan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menjadikan rumah kos sebagai ‘rumah prostitusi’. Mereka bekerja menggunakan aplikasi Mi Chat dengan pelanggan. 

Menyikapi itu, Anggota Komisi II DPRD Sidrap, H Bahrul Appas, Selasa (29/11/2022) mengatakan, Perda Pengelolaan Rumah kos memang belum diatur di Sidrap, dan masih fokus di pendapatan.

“Jujur saja, baru Perda yang mengatur dan retribusi rumah kos yang ada. Secara detail pengelolaan belum ada, baru sementara dibahas. Termasuk perijinan,” ujar Bahrul menjawab pertanyaan wartawan media ini, terkait Perda Pengelolaan Rumah Kos di Sidrap.

Bahrul menegaskan, salah satu faktor penyebab masalah tersebut karena longgarnya pengawasan dan penindakan pemerintah terhadap pemilik atau penghuni kos ketika berbuat melanggar norma.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, regulasi berupa perda penting untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkannya seperti, perbuatan asusila, narkotika serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya.

“Saya anggap, inilah pentingnya untuk segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos di Sidrap. Karena, lahirnya Perda akan menjadi payung hukum bagi pemerintah melalui SKPD terkait untuk melakukan penindakan terhadap pemilik atau penghuni kos,” tegasnya.

Kata dia, setiap pengelola rumah kos harus dan wajib melaporkan rumah kosnya dengan memiliki izin pengelolaan, serta bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kos.

“Bukan hanya aktivitas penghuni, tapi juga dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kosnya,” tegasnya.

Seperti diketahui, kos-kosan di Kabupaten Sidrap saat ini sudah menjamur dan berkembang dengan cukup pesat. Perkembangan itu disertai dengan dampak buruk, seperti meningkatnya kasus asusila, narkoba, perselingkuhan, maupun miras yang muncul dari rumah kos. (sp)

Artikel ini telah dibaca 222 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Pj Bupati Sidrap Siap Kawal Program Strategis hingga Pelantikan Pemimpin Baru

22 Desember 2024 - 22:21 WITA

Syaharuddin Alrif Dorong “Battle of Crosser” Jadi Agenda Tahunan Sidrap

22 Desember 2024 - 17:30 WITA

Bupati Terpilih Gandeng Warga Rijang Pittu Bersihkan Lingkungan untuk Cegah Banjir

22 Desember 2024 - 13:58 WITA

Curah Hujan Tinggi, Sejumlah Rumah dan Sawah terendam Air

21 Desember 2024 - 18:59 WITA

Bunyamin M Yapid LC MH: Doakan Duta As’adiyah di Kabinet Merah Putih Sehat dan Memberi kontribusi Untuk Bangsa

21 Desember 2024 - 17:19 WITA

Cuaca Ekstrem, BPBD Pantau Sejumlah Titik Rawan Bencana

21 Desember 2024 - 13:53 WITA

Trending di Eksklusif

Konten ini milik Ajatappareng Online. Anda tidak dapat menyalin konten ini.