AJATAPPARENG.ONLINE, SIDRAP — Dugaan adanya praktik kecurangan dalam proses seleksi CPNS tahun ini terus memantik kekecewaan dari berbagai kalangan.
Praktik kecurangan yang diduga melibatkan 62 orang peserta dianggap tak hanya sebagai aib bagi Sidrap, tapi juga menjadi preseden buruk bagi proses seleksi CPNS tahun ini.
Menyikapi isu itu, Aliansi Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidrap turun melakukan Aksi Damai untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah. Aksi digelar di bundaran kota sebelum bergerak ke DPRD Sidrap untuk menyampaikan aspirasinya, Senin (1/11/2021).
Dalam aksi ini mereka menuntut pelaku kecurangan diusut tuntas. Sebab, visi misi Sidrap sebagai daerah relegius telah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Pemerintah daerah, juga dianggap lemah dalam mengurusi amanat kepemimpinan sehingga mampu mencederai visi misi kabupaten Sidrap.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sidrap, Muh Said Husain mengatakan ada beberapa poin yang menjadi tuntutan yaitu mewujudkan kebebasan sipil seluas luasnya sesuai dengan konstitusi, menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dengan menggunakan segala jenis saluran.
Selain diminta serius dalam mengusut secara tuntas oknum yang ada di balik kecurangan tes CPNS yang terjadi di Sidrap, aksi ini juga meminta pemerintah daerah serius dan turun tangan mengurusi pemerataan stok BBM dan pendistribusian pupuk bersubdi di berbagai daerah.
Selain itu, juga mmperjelas regulasi kenaikan PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) dan stabilitasi harga telur, daging ayam dan jagung sesuai Harga acuan PERMENDAG NO 7 tahun 2020.
“Kami disini justru mendukung DPRD agar secepatnya melakukan hak interplasi kepada pemerintah daerah dan mempertanyakan hal-hal tersebut,” tegasnya.
Tanpa Satpol PP
Meski aksi yang dilakukan aliansi mahasiswa PT Mumammadiyah berjalan aman dan damai, aksi ini terlihat janggal karena tidak ada pengamanan internal di DPRD Sidrap.
Pengamanan tidak dihadiri Satpol PP dan aksi mahasiswa hanya dikawal personel dari kepolisian bersama TNI. (asp)