AJATAPPARENG.ONLINE, JAKARTA — Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan, kebijakan pupuk bersubsidi bagi para petani di Indonesia telah memberikan manfaat yang besar bagi negara. Itu terlihat dari nilai tambah produksi serta produktivitas padi yang cenderung tinggi dibanding negara produsen lain.
Syahrul memungkapkan, secara umum kebutuhan total untuk pupuk jika ingin disubsidi sebanyak 21 juta ton. Kebutuhan itu mengacu pada luas lahan baku sawah naisonal seluas 7,46 juta ton.
Namun, pemerintah saat ini baru bisa memenuhi subsidi pupuk sebanyak 9 ton dengan porsi bagi petani padi sebesar 6,1 juta ton. Kendati demikian, Syahrul mengungkapkan, dengan alokasi itu, rata-rata nilai tambah produksi setiap tahunnya mencapai Rp 98,4 triliun. Itu merupakan hasil kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
“Jika dibanding anggaran rata-rata 2014-2020 sebesar Rp 28,1 triliun, maka nilai manfaatnya mencapai 250 persen,” kata Syahrul dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (25/1).
Lebih lanjut, Syahrul mengungkapkan, produktivitas padi nasional saat ini sebesar 5,19 ton per hektare (ha). Angka itu lebih tinggi dari sejumlah produsen beras lain. Seperti misalnya Thailand yang sebesar 3,09 ton per ha, Filipina 3,97 ton per ha, India 3,88 ton per ha, serta Pakistan 3,84 ton per ha.
“Produksi itu (di Indonesia) masih terdapat peluang untuk dikembangkan di masa yang akan datang,” kata Syahrul.
Pada 11 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo secara khusus menyoroti besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah untuk subsidi pupuk pertanian sekitar Rp 33 triliun per tahun.
Presiden menilai bahwa besarnya subsidi pupuk ini tidak sebanding dengan peningkatan produksi yang seharusnya terjadi.
“Rp 33 triliun setiap tahun. Returnnya apa? Kita beri pupuk itu kembaliannya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? Saya tanya kembaliannya apa?” ujar Jokowi.
Presiden membuat hitungan sederhana. Ia menuturkan, jika angka subsidi pupuk setiap tahun menyentuh Rp 33 triliun, maka anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah selama 10 tahun untuk subsidi pupuk mencapai Rp 330 triliun. Angka ini, menurut Jokowi, terbilang sangat besar.
“Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini,” kata Jokowi.
Sementara itu, Komisi IV DPR juga sempat menegur Kementerian Pertanian (Kementan) dalam hal tata kelola pupuk bersubsidi. Teguran itu disampaikan seiring adanya peringatan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait efektivitas penggunaan anggaran pupuk subsidi terhadap hasil yang diterima negara.
Ketua Komisi IV Sudin mengatakan, Kementan bersama PT Pupuk Indonesia semestinya memiliki kesiapan yang matang ketika menangani segala persoalan pupuk bersubsidi. Pasalnya, anggaran yang digunakan setiap tahunnya juga besar atau sekitar Rp 30 triliun.
“Permasalahan pupuk bersubsidi bagi petani harus dibahas. Presiden sudah ngomong baru semua sibuk, padahal itu peringatan,” kata Sudin.
Sudin menilai, masalah kelangkaan pupuk subsidi bersumber dari proses distribusi yang masih banyak kelemahan. Diperlukan data yang akurat terkait kebutuhan pupuk subsidi di setiap daerah agar petani tidak selalu disibukkan dengan masalah kelangkaan pupuk subsidi. (rol)
Sumber: republika.co.id
